Prabowo dan Efisiensi Anggaran Untuk Siapa?

REZIM Prabowo-Gibran telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara. Inpres ini diitetapkan 10 hari setelah mereka dilantik. Kebijakan Ini menyebabkan terjadinya pemangkasan anggaran berskala besar di berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik hingga dana otsus.

Khusus sektor pendidikan, mengalami pemangkasan anggaran pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) sebesar 20 persen. Pemangkasan dana program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 9 persen dan pemangkasan dana program Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Mahasiswa Papua (ADIK Papua) sebesar 10 persen.

Pemangkasan BOPTN ini menyebabkan kampus tak mampu membayar Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen sehingga banyak dosen yang memilih mogok mengajar sampai tukinnya dibayar. Selain itu ada lima perguruan tinggi di indonesia yang telah menetapkan tiga hari efektif untuk proses perkuliahan karena efek pemangkasan anggaran.

 Lima PTN itu diantaranya, Universitas Khairun Ternate, Universitas 17 Agustus Surabaya, ITS Surabaya, Universitas Negeri Jambi dan Universitas Negeri Mataram. Kelima PTN ini hanya melakukan proses perkuliahan dari hari senin hingga rabu, sedangkan sisanya (kamis dan jumat) libur. Hal ini tentu sangat merugikan mahasiswa karena telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar SPP yang mahal namun tidak menerima ilmu pengetahuan secara maksimal. Soalnya waktu kuliah terbatas cuma tiga hari.

Selain itu karena BOPTN yang telah dipangkas tidak menutup kemungkinan biaya SPP akan naik dua kali lipat. Terlebih bagi kampus swasta dan negeri yang telah berstatus badan hukum. Di beberapa PTN biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga sudah tidak lagi ditanggung pihak kampus, melainkan mahasiswa dibebankan menanggung biaya KKN sendiri.

Pada sektor infrastruktur juga mengalami pemangkasan sebesar 25 persen. Ini tentu berdampak pada proyek pembangunan jalan, jembatan dan berbagai infrastruktur yang akan mandek. Dana Otonomi Khusus Papua juga tak luput dari pemangkasan sebesar 10 persen. Dana Otsus yang semula 10 triliun sekarang tinggal 9 triliun. Demikian halnya pada sektor Kesehatan yang juga mengalami pemangkasan sebesar 19,6 triliun.

Efisiensi anggaran ini pada tahap pertama ditargetkan mencapai 306 triliun. Kemudian pemerintah membuat lagi efisiensi anggaran tahap II sebesar 750 triliun. Penghematan anggaran itu sesungguhnya dilakukan bukan tanpa alasan. Dalam situasi penghematan anggaran, Pemerintah telah membangun mega bank bernama “Danantara”.

Lembaga tersebut nantinya ditugaskan mengelola dana yang dirampas dari rakyat melalui program efisiensi. Danantara merupakan penggabungan dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan mengelola dana sebesar 14.000 triliun. Komposisi Danantara diisi Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, beserta kroni-kroninya (oligarki dan sembilan naga).

Susunan komposisi Danantara sebagai berikut: Prabowo dan Gibran sebagai penanggung jawab. Opung Luhut sebagai penasehat, SBY dan Jokowi sebagai pembina. Keponakan opung Luhut sebagai CIO dan banyak terpidana kasus korupsi yang berada dalam komposisi Danantara. Ironisnya, fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) tidak diizinkan mengaudit dan memeriksa laporan keuangan Danantara. Sebaliknya, Danantara hanya berkewajiban mempublis laporan keuangannya pada akuntan publik.

Menurut pemerintah, dana sebesar 14.000 triliun yang dikelola Danantara rencananya akan diinvestasikan pada berbagai proyek strategis. Namun mekanisme pengawasan keuangan yang lemah justru akan menyebabkan terjadinya penggelapan anggaran yang bisa mengarah ke mega korupsi. Kebijakan efisiensi anggaran ini pun tidak diterapkan pada institusi semisal BIN, TNI/POLRI, dan juga DPR karena lembaga-lembaga ini dianggap benteng pelindung rezim yang korup ini.

Rakyat kemudian dikelabui pemerintah dengan program makan bergizi gratis (MGB), sembari pemerintah terus merampok uang rakyat secara tersistematis melalui program efisiensi anggaran. Perampokan ini dilakukan untuk memperkaya pemerintah beserta kroni-kroninya dengan skema korupsi berjamaah dalam mega bank Danantara.

Lalu apakah rakyat mau terus-menerus dibohongi rezim penjajah hari ini dengan  berbagai gimik dan acting gemoy-nya? Sekarang sudah saatnya rakyat Indonesia (termasuk rakyat tertindas Papua) bersatu membangun kekuatan besar untuk menghancurkan rezim penjajah ini!!!

(*) Ronaldo Kinho adalah penulis artikel ini melalui kegiatan pelatihan menulis yang difasilitasi Yayasan Avaa (Maret 2025). Ia adalah aktivis Papua yang juga mantan ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Ternate.