Tanah Tra Bisa Pindah

KABUT pagi turun perlahan di Kampung Waimon, sebuah kampung kecil di pinggir hutan lembah Maybrat. Suara burung cenderawasih memecah keheningan, sementara mama-mama mulai menyalakan api di tungku tanah.

Hidup berjalan seperti biasa. Pelan, namun tetap hangat. Di tengah kampung itu, seorang lelaki muda bernama Yakob Awe duduk di depan honai, memandangi jalan tanah merah yang mengarah ke luar kampung.

Sudah dua minggu ia mendengar kabar bahwa rombongan pejabat dari kota akan datang, membawa dokumen, alat ukur, dan rombongan aparat berseragam. “Dorang mau ukur tanah di sini lagi,” gumamnya sambil menghela napas.

Bagi Yakob, tanah itu bukan sekadar hamparan hutan dan bukit. Di sanalah kubur leluhur mereka berada. Di sana pula ayahnya dahulu mengajarkan ia mencari sagu, menebang kayu, dan mengenal suara babi hutan dari jarak jauh.

Tapi belakangan, semuanya berubah sejak beberapa pejabat dari kota dan orang-orang berdasi yang selalu datang dengan mobil hitam besar dikawal aparat. Mereka mengatakan, wilayah kampung mereka adalah zona pembangunan investasi strategis.

Dalam hati Yakob bertanya-tanya: strategis untuk siapa? Hari itu, rombongan pejabat benar-benar datang. Mobil mereka berderet di tikungan jalan tanah, sementara beberapa anggota aparat turun lebih dulu, mengatur masyarakat agar berkumpul.

Komandan aparat, seorang pria non Papua berbadan tegap yang wajahnya selalu dingin, berdiri di depan kerumunan. “Kitong datang untuk pembangunan, supaya ada perubahan” katanya lantang. “Ini demi negara dan kesejahteraan masyarakat Papua.”

Mama-mama di belakang berbisik pelan. Mereka sudah sering mendengar kalimat atau kata itu. Bahkan terlalu sering.

Seorang pejabat berperut besar, yang dari tadi menyesap kopi dari cangkir, lalu angkat bicara. “Tanah ini luas sekali. Kami mau gunakan sebagian kecil saja untuk perkebunan dan investasi. Nanti masyarakat dapat lapangan kerja.”

Yakob  maju selangkah. Hatinya panas. “Bapa, tanah kecil atau besar, untuk kami semua itu hidup. Tanah ini bukan barang kosong.” Pejabat itu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. “Ko anak muda, jangan emosi. Kami sudah bawa surat izin dari provinsi.”

Yakob menggeleng. “Tapi kitong tidak pernah tanda tangan apa-apa.” Komandan aparat melirik Yakob dengan tajam. “Kamu jangan mempersulit. Ini program pemerintah.”

Nada suaranya membuat beberapa mama mundur takut. Beberapa pemuda lain berdiri di belakang Yakob, mencoba menegakkan bahu. Lelaki tua kampung, Amos Awe, maju dengan tongkat di tangan. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, tapi suaranya tegas.

“Tanah ini dulu orang kota juga datang,” ucap Amos perlahan. “Dong bilang mau bantu. Tapi akhirnya tanah hilang, hutan ditebang, sungai rusak. Kamu lagi datang bawa janji. Tapi janji itu terlalu manis di kamu punya lidah.”

Pejabat lain mulai tidak sabar. “Bapa, ini era modern. Orang mau maju. Jangan pakai pikiran lama.” Amos Awe menatapnya lama. “Pikiran lama yang kamu bilang itu, justru yang membuat kami masih hidup sampai hari ini.”

Sore itu, diskusi tidak menghasilkan kesepakatan. Pejabat-pejabat itu kembali ke kota dengan perasaan kecewa. Tapi meninggalkan satu pesan singkat: “Kami akan kembali dengan tim lebih lengkap. Jangan halangi pembangunan.”

Malamnya kampung sepi. Orang-orang duduk melingkar di balai kampung, membicarakan nasib tanah mereka. Yakob merasa ada yang patah di dadanya. Ia ingin marah, tapi ia juga takut. Bukan takut pada senjata, tapi takut kehilangan tanah tempat semua cerita keluarganya tertanam.

“Apakah kitong harus pindah ka?” tanya salah satu pemuda. Amos Awe menggeleng. “Tanah bisa pindah kah? Tidak. Yang hilang cuma orang yang menyerah.” Yakob terdiam. Kata-kata itu masuk ke hatinya.

Dua minggu kemudian, rombongan aparat datang lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Mereka memasang patok, mengukur tanah, dan membagi zona wilayah tanpa berbicara lagi dengan masyarakat yang punya tanah.

Beberapa anggota aparat terlihat ikut menandai area yang kelak akan menjadi bagian dari perusahaan investasi swasta. Kali ini, Yakob tidak tinggal diam. Ia mengajak pemuda-pemuda lain mendirikan tenda kecil di pinggir lokasi yang hendak dipatok.

Mereka tidak membawa senjata, hanya spanduk bertuliskan: “TANAH INI ADALAH HIDUP KAMI. KAMI TIDAK MENOLAK PEMBANGUNAN, TAPI KAMI MENOLAK KETIDAKADILAN.”

Rombongan aparat menyerbu tenda itu, memotret wajah mereka satu-satu. Komandan aparat mendekati Yakob dan berkata pelan: “Ko ini anak baik. Tapi kalo kalian mo coba bikin macam-macam, kalian akan susah sendiri.”.  

Yakob menatap matanya tanpa gentar. “Lebih susah kalau tanah ini hilang, Bapa.” Detik itu, untuk pertama kalinya, komandan itu tidak membalas. Mungkin ia juga tahu kebenaran itu.

Minggu berikutnya, perjanjian investasi itu tertunda. Media lokal menulis berita tentang keberanian masyarakat Waimon. LSM, gereja, dan beberapa akademisi mulai turun melakukan pendampingan hukum.

Mahasiswa Papua di kota mengadakan diskusi publik tentang konflik tanah dan perampasan ruang hidup. Suara kecil kampung itu akhirnya menggema, bukan karena mereka melawan dengan kekerasan, tetapi karena mereka berdiri teguh di tanah yang mereka cintai.

Yakob menatap hutan pada suatu pagi yang cerah. Angin melintasi daun-daun sagu, membawa pesan yang terasa akrab: “Tanah tidak bisa pindah. Yang harus berdiri adalah manusianya.”

Ia tersenyum. Perjuangan belum selesai, tapi kini ia tidak sendiri. Seluruh kampung berdiri bersama.

****

Kabut selalu turun lebih awal di Kampung Waimon. Datang seperti tamu tua yang tahu kapan harus singgah tanpa dipanggil.

Menyelimuti belantara hingga pohon pala, pinang, dan sagu yang berdiri diam di kampung seperti para penjaga warisan. Di sela pepohonan, sinar matahari pagi menetes pelan, seperti embun yang terlambat mengingat tugasnya. 

Di sebuah pondok kecil dekat tepian hutan, seorang pemuda bernama Yakob Awe duduk memeluk lutut, menatap jalan tanah merah yang mengarah ke luar kampung.

Jalan itu seperti nadi yang terluka. Penuh bekas ban mobil berat yang datang membawa janji, ancaman, dan mimpi-mimpi yang bukan milik mereka.

Yakob, menghela napas panjang. Hatinya seperti karung penuh batu yang beratnya ia pikul sendirian.

Sudah berbulan-bulan ia mendengar kabar tentang pejabat kelas atas dari kota, berseragam, berdasi, berparfum mahal, yang ingin mengembangkan investasi strategis di kampung mereka.

Kata-kata itu terdengar gagah bagi orang kota, tetapi bagi Yakob dan masyarakatnya, kata itu seperti mata pisau yang perlahan menoreh kulit mereka.

Mereka tahu arti kata “investasi” di tanah Papua. Mereka tahu alurnya. Mereka tahu akhirnya.

Dan yang paling pedih: mereka tahu bahwa tanah itu bukan milik pejabat, bukan milik investor, bukan milik aparat, bukan milik negara dan pemerintah. Tetapi milik mereka yang telah hidup bersetia padanya ribuan tahun. Namun di negeri ini, kebenaran tidak selalu menang.

Suara langkah perlahan mendekat. Itu adalah Amos Awe, lelaki tua kampung yang rambutnya putih seputih kabut pagi. Ia memegang tongkat kayu hitam yang dipahatnya sendiri puluhan tahun lalu. Tongkat itu bukan sekadar alat bantu jalan. Itu adalah penopang cerita seluruh hidupnya.

“Ko masih duduk di sini ka, Yakob?” suara Amos lembut. Yakob menoleh. “Saya rasa hari ini dong datang lagi. Dari kota itu. Karena rapat hari kemarin tidak selesai.”

Yakob tersenyum tipis, senyum yang sudah kenyang melihat dunia. Kabut ini turun lebih tebal dari kemarin. Tanah tahu apa yang akan datang. Manusia saja yang sering pura-pura tidak tahu.

Yakob menarik napas. “Kalo dong paksa lagi? Kalo aparat datang dengan kendaraan berat? Kalau mereka ancam masyarakat?” tanya Amos sambil duduk di samping Yakob. “Tanah tidak bisa pindah, anakku. Tapi manusia bisa berdiri.”

Kalimat itu sederhana, tetapi masuk jauh ke dalam hati Yakob, menusuk seperti doa yang lama tertunda.

Tak lama kemudian, suara deru mesin datang dari jalan besar. Dari balik tikungan, empat mobil hitam besar muncul, diikuti truk aparat berseragam.

Kampung Waimon yang biasanya hanya mendengar suara jangkrik kini dipenuhi suara sepatu bot, radio komunikasi, dan tawa para pejabat yang tak pernah melihat sagu tumbuh sendiri.

Mama-mama kampung mundur pelan, membawa anak-anak ke belakang rumah. Mereka tahu pola semacam ini. Pejabat datang bicara manis, aparat berdiri menjaga, seseorang menandatangani surat yang tidak pernah mereka pahami.

Lalu esoknya tanah berubah menjadi kebun sawit, pabrik kayu, atau diambil untuk konsesi.

Di lapangan kecil, rombongan pejabat turun. Mereka menyesap aroma pagi Papua seperti orang yang menghirup parfum mahal. Di depan mereka, tokoh kampung berkumpul dalam lingkaran.

Seorang pejabat berjas biru: “Kami datang untuk membangun. Ini proyek strategis nasional. Masyarakat harus terima.” Lainnya, pejabat berbaju putih dengan senyum karet: “Masyarakat Papua tidak boleh ketinggalan pembangunan.”

Dari barisan aparat, seorang komandan dengan pangkat cukup tinggi berkata: “Kami pastikan tidak ada yang menghalangi.”

Yakob maju satu langkah, dadanya berdebar. “Bapa-bapa datang dengan banyak alat. Apa bapa mau dengar suara masyarakat dulu atau langsung ukur tanah?” Pejabat tersenyum. Senyum dangkal. “Kami sudah dapat izin dari Jakarta dan provinsi.”

“Dari provinsi,” Yakob mengulang pelan. “Tapi tidak dari kami yang punya tanah ini.” Beberapa aparat memegang senjata lebih erat. Suasana menegang seperti tali busur yang ditarik terlalu jauh.

Amos Awe melangkah maju, lebih lambat dari semua orang, tetapi lebih tenang dari siapa pun. “Tanah ini bukan limbah. Bukan kertas kosong. Tanah ini punya roh. Roh itu tidak kenal baju pangkat atau mobil besar.”

Pejabat memutar bola mata. “Bapa orang tua, kami tidak bicara soal roh. Ini soal negara.” Amos mengangkat tongkatnya sedikit. “Negara bisa berubah. Pejabat bisa berganti. Tapi tanah tetap tinggal di sini.”

Komandan aparat mengangkat tangan. “Cukup. Kami mulai ukur sekarang.” Masyarakat bersuara serempak. “Tidak! Tidak boleh. Ini kami punya tanah. Jadi tidak boleh ukur.” Namun suara mereka tenggelam di antara deru mesin alat ukur dan derap kaki para aparat.

Hari itu tanah dipatok tanpa persetujuan. Hari itu bumi Papua kembali ditusuk oleh patok-patok yang bahkan tidak mengenal sejarahnya. Hari itu hati masyarakat Waimon tercabik seperti kulit kayu yang dikupas paksa.

Malamnya, kampung diselimuti gelap yang berbeda dari malam biasanya. Biasanya malam di Waimon hangat, penuh nyala api, tawa ringan, dan cerita leluhur. Tapi malam itu setiap rumah seperti menanggung luka.

Yakob duduk di depan api unggun, menatap bara merah seperti mata hewan malam yang tidak berkedip. “Mereka benar-benar sudah ukur tanah, Amos,” katanya lirih.

Amos mengangguk pelan. “Itu baru permulaan.” Yakob mengepalkan tangan. “Jadi kita harus diam?” “Tidak,” jawab Amos. “Diam itu sama dengan menyerahkan tanah. Tapi kalo melawan dengan kekerasan hanya mengantar kita pada kuburan.”

Yakob menatap Ama, ingin mendengar arah baru dari lelaki tua itu. “Masyarakat harus berkumpul. Kita buat tenda, kita duduk di tanah kita sendiri. Kita dokumentasikan semua. Kita panggil gereja, LSM, mahasiswa. Kita bawa suara ini keluar.” Yakob mengangguk.

“Kalau aparat datang lagi?” Tanya Yakob. “Biarkan dunia yang lihat.” Jawab Amos.

Keesokan paginya, pemuda-pemuda kampung mulai mendirikan tenda. Bukan tenda besar, hanya terpal biru yang ditopang bambu dari hutan. Tapi tenda itu bukan tentang ukuran.

Tenda itu adalah pernyataan. Di depan tenda, Yakop memasang spanduk: TANAH INI BUKAN UNTUK DIJUAL. TANAH INI ADALAH HIDUP KAMI.

Mama-mama menyalakan tungku, membuat kopi, sagu bakar, dan ikan kecil dari sungai. Mereka duduk bersama, saling menguatkan. Anak-anak melihat dari jauh, bingung tetapi tahu bahwa sesuatu penting sedang terjadi.

Menjelang siang, aparat datang. Tidak sebanyak kemarin, tetapi masih banyak. Komandan yang sama turun dari mobil. Ia menatap tenda dengan raut tidak suka.

“Kamu bikin apa ini?” tanyanya. Yakob berdiri tegak. “Kami duduk di tanah kami sendiri.”

“Kamu lawan negara?” bentak komandan itu. “Kami pertahankan tanah dan hidup kami.” Tegas Yakob.

Suara angin berhenti sejenak. Suara burung diam. Suara dunia seperti ikut menunggu jawaban komandan itu. Komandan mendekat. “Kamu tahu, kalian bisa kena masalah?” Yakob menatap matanya. “Masalah paling besar adalah kalau tanah ini hilang, Bapa.”

Untuk pertama kalinya, mata komandan itu berkedip. Ada sesuatu yang goyah. Mungkin ia ingat kampungnya sendiri di Jawa.

Mungkin ia juga punya tanah leluhur yang kini tinggal cerita. Mungkin ia pernah melihat bagaimana tanah bisa diambil tanpa suara. Namun tugas tetap tugas. “Kami lapor ke atas,” katanya pendek. Lalu mereka pergi.

Mendengar peristiwa ini, mahasiswa Papua di kota mulai bergerak. Mereka membuat poster, menulis opini, dan mengadakan diskusi. LSM lingkungan turun membawa kamera. Aktivis dan pemuda gereja juga terlibat mengadvokasi persoalan ini.

Kampung Waimon yang kecil itu, yang biasanya hanya dikenal oleh burung-burung dan hujan, kini mulai diperhatikan. Namun perhatian itu membawa angin lain yang lebih gelap.

Karena bagi para oligarkhi dan pejabat yang ingin mencari keuntungan dengan menanam investasi, suara rakyat bukan sesuatu yang mereka sukai.

Mereka mulai gelisah. Mereka mulai berencana. Mereka mulai menekan. Namun badai yang datang lewat rencana investasi dengan merampas tanah itu perlahan meredup karena gerakan perlawanan rakyat.

(*) Niko Kambu adalah penulis cerpen ini, tinggal di Amban, Manokwari.