Demokrasi di Ujung Tombak: Gugatan Rakyat Papua Selatan

DALAM rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional pada 15 September 2025, Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyuarakan keprihatinan mendalam.

Kami melihat sebuah ironi pahit: di tanah yang seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, ruang sipil justru dibungkam. Pemerintah dan elite politik seakan hanya memaknai demokrasi sebatas ritual pemilihan umum lima tahunan, sementara hak-hak dasar rakyat Papua dilucuti.

Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa demokrasi bukan hanya tentang kotak suara, melainkan tentang perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi rakyat dalam setiap keputusan politik dan hukum.

Realitas yang kami hadapi di Papua Selatan adalah serangan masif terhadap tanah adat. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digaungkan sebagai “kado” dari Jakarta, bagi kami adalah wujud nyata dari pemusnahan etnis (genosida, etnosida) dan ekosida.

Proyek ini secara brutal merampas tanah, hutan, rawa, dan tempat keramat milik masyarakat adat Marind Maklew di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Sejak Juli 2024, puluhan ekskavator dan alat berat milik pengusaha kapitalis, Haji Isam, dibongkar dan beroperasi di bawah pengawasan ketat aparat militer.

Kami menolak narasi bahwa PSN adalah demi kepentingan rakyat. Faktanya, program ini dirancang untuk melayani kepentingan segelintir elite kapitalis. Proyek ini mencakup pengembangan perkebunan tebu seluas 500.000 hektar, optimalisasi lahan pertanian, dan pencetakan sawah baru hingga 1 juta hektar.

Ini adalah program yang cacat hukum, karena sama sekali tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat, melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang seharusnya menjadi payung hukum.

Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aparat militer dan pihak pro-perusahaan menggunakan intimidasi, manipulasi, dan kekerasan untuk memaksa masyarakat melepaskan tanah mereka.

Kapitalisme dan Penindasan: Musuh Bersama

Kami menyadari bahwa masalah yang kami hadapi bukan sekadar isu lokal, melainkan akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang menguasai dan mengendalikan negara.

Program PSN Merauke adalah bukti bahwa pemerintah bekerja demi kepentingan pemilik modal, seperti keluarga Fangiono dan Martua Sitorus, yang menguasai industri kelapa sawit dan tebu global.

Mereka telah terbukti melakukan penghancuran hutan, deforestasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat di berbagai tempat. Untuk melancarkan eksploitasi ini, pemerintah di Papua Selatan menjalankan politik pecah belah (divide et impera) untuk melemahkan persatuan masyarakat adat.

Oleh karena itu, perjuangan menolak PSN adalah perjuangan bersama seluruh rakyat Papua Selatan, tanpa memandang suku atau agama. Musuh kita bukan sesama rakyat, melainkan sistem yang menindas, kelas kapitalis, dan elite birokrat yang menjadi budak kepentingan mereka.

Seruan dan Tuntutan: Demi Kedaulatan Rakyat

Dengan semangat Hari Demokrasi Internasional, kami menyerukan persatuan di bawah naungan organisasi rakyat yang terorganisir untuk mencapai pembebasan sejati dari penindasan.

Berikut adalah Tuntutan Politik KOMASDELING PAPSEL:

Tolak Program Strategis Nasional (PSN) di seluruh Papua Selatan.
Tolak pembangunan batalion militer.
Tangkap dan adili para pelaku proyek PSN.
Dukung gugatan korban PSN di Mahkamah Konstitusi.
Minta Dewan HAM PBB mendesak Pemerintah Indonesia membuka akses bagi Pelapor Khusus PBB tentang Masyarakat Adat.
Tolak pemekaran kabupaten baru.
Tutup pertambangan ilegal dan peredaran miras.
Hentikan transmigrasi.
Wujudkan pelayanan dasar gratis, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi Orang Asli Papua (OAP).
Sediakan pasar khusus bagi pedagang OAP dan tingkatkan kesejahteraan buruh.
Hentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil, perempuan, dan anak.
Bebaskan 4 Tahanan Politik dan seluruh Tahanan Politik lainnya.
Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
Usut tuntas kasus pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua, termasuk kasus Tobias Silak dan Viktor Deal.
Cabut Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Hentikan semua rencana pertambangan dan proyek ekonomi khusus di Papua.
Bubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di seluruh Tanah Papua.