Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)
KABUT itu datang setiap pagi. Seolah menjadi tirai yang melindungi Intan Jaya yang berada di jantung Pegunungan Tengah Papua dari pandangan dunia luar.
Dari udara, lembah-lembah hijau itu tampak seperti surga yang tak tersentuh. Dikelilingi pegunungan batu, hutan hujan tropis, dan sungai-sungai jernih yang meliuk di antara lembah.
Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sana, kabut itu bukan sekadar keindahan alam. Ini adalah metafora dari nasib, sesuatu yang indah, tapi menutupi luka yang dalam.
Dari arah Sugapa, ibu kota kabupaten, suara lonceng gereja terdengar bersahutan dengan kokok ayam dan teriakan anak-anak yang berlari di tanah berlumpur.
Di pasar kecil yang berdiri di tepi jalan, mama-mama menjual ubi, pisang, dan buah merah di atas karung atau tikar anyaman.
Beberapa lelaki duduk di bawah pohon, berbicara pelan tentang kabar dari kampung. Tentang keamanan, tentang anak-anak yang belum pulang dari Wamena, Nabire, Timika dan Jayapura.
Tentang harga garam, gula, minyak goreng dan bensin yang naik karena pesawat kargo tak kunjung datang.
Hidup di Intan Jaya selalu seperti ini: sederhana, keras, tapi penuh daya tahan. Di bawah setiap langkah, tanah ini menyimpan kisah panjang, kisah tentang adat, tentang iman, tentang emas, dan tentang darah.
Bagi masyarakat Moni dan Wano, suku asli di Intan Jaya, tanah bukan benda yang bisa dijual. Tanah adalah “Ninane” atau ibu. Dari tanah, mereka lahir. Kepada tanah mereka kembali. Di hutan-hutan itulah mereka menanam, berburu, meramu, dan berdoa.
Setiap bukit memiliki nama; setiap sungai memiliki roh. Mereka tidak pernah belajar dari buku tentang konservasi, tapi mereka paham bahwa alam adalah sistem keseimbangan.
“Kalau kita rusak hutan, kita rusak hidup kita sendiri,” kata seorang tetua adat, Musa Kobogau, di kampung Yokatapa. Di depannya, api unggun menyala, menerangi wajahnya yang dipenuhi garis usia dan pengalaman.
Dalam sistem adat Moni, kepemilikan tanah bersifat komunal. Kepala suku hanyalah penjaga; bukan pemilik. Tanah diwariskan melalui cerita, bukan sertifikat. Ia berpindah tangan lewat upacara dan simbol, bukan dokumen.
Dalam setiap musyawarah adat, selalu ada doa dan babi persembahan. Tanda bahwa manusia tidak berdiri di atas tanah, melainkan bersama tanah.
Namun, sistem ini pelan-pelan terdesak oleh dunia yang datang dari luar: dunia yang mengukur tanah dengan peta. Menilai hutan dengan dolar atau rupiah, dan menulis hukum di atas kertas yang tak pernah sampai ke kampung.
Hadirnya Negara dan Luka yang Baru
Ketika Kabupaten Intan Jaya dimekarkan pada 2008, banyak orang berharap perubahan akan datang.
Mereka membayangkan sekolah dibangun di setiap distrik, jalan menembus lembah, dan pelayanan kesehatan menjangkau semua kampung.
Tapi harapan itu cepat berubah menjadi kebingungan dan kemudian ketakutan. Negara dan pemerintah Indonesia datang dengan dua wajah: satu membawa bendera pembangunan, satu lagi membawa senjata.
Kantor pemerintahan berdiri di Sugapa, tapi di banyak distrik, kehadiran negara Indonesia lebih sering tampak dalam bentuk pos militer.
Ketika pemerintah berbicara tentang pembangunan infrastruktur strategis, masyarakat melihat truk dan helikopter militer yang masuk membawa logistik dan personel militer.
“Kami tidak tahu mana pembangunan dan mana operasi militer,” kata seorang pendeta di Wandai dengan nada getir.
Dari sanalah muncul ironi besar Papua: di tanah yang paling kaya sumber daya, rakyatnya hidup dalam ketakutan paling dalam.
Nama Blok Wabu kini menjadi legenda pahit di Intan Jaya. Di gunung yang dianggap suci itu, ditemukan cadangan emas besar, salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia menyebutnya potensi ekonomi strategis nasional.
Tapi bagi masyarakat adat Moni, gunung itu bukan “proyek nasional”, melainkan rumah leluhur. “Di situlah arwah moyang kami tinggal,” kata Barto Mirip, tokoh adat dari Hitadipa. “Kalau tanah itu dibongkar, roh mereka akan marah.”
Tapi siapa peduli dengan kemarahan roh ketika emas bisa dijual?
Pada tahun 2020, kabar rencana eksplorasi emas menyebar. Bersamaan dengan itu, operasi militer meningkat. Aparat keamanan berdatangan, pos-pos baru dibangun.
Di beberapa kampung, warga mulai mengungsi ke hutan. Mereka takut bukan pada tambang, tapi pada perang yang selalu datang bersamanya.
Menurut laporan lembaga gereja, lebih dari 10.000 warga Intan Jaya mengungsi antara 2020–2023. Mungkin sekarang (2025) makin bertambah karena intensitas konflik meningkat.
Sekolah-sekolah ditutup, gereja sepi, ladang-ladang ditinggalkan. Dalam ketakutan itu, suara doa menjadi lebih nyaring daripada suara pemerintah. Anak saya tidak tahu huruf, tapi tahu suara peluru.
Kalimat itu diucapkan seorang ibu di Distrik Yal dengan mata berkaca-kaca. Ia kehilangan dua anak: satu meninggal karena sakit di pengungsian, satu lagi hilang ketika terjadi baku tembak antara aparat dan kelompok bersenjata TPNPB OPM.
Konflik di Intan Jaya bukan sekadar persoalan politik, tapi juga sosial dan spiritual. Ini mengoyak jaringan kehidupan yang dibangun turun-temurun. Kepala suku kehilangan wibawa karena tidak bisa melindungi rakyatnya.
Gereja kehilangan jemaat karena warga lari ke hutan. Anak-anak kehilangan masa kecilnya karena mereka belajar bertahan, bukan belajar membaca.
Setiap peluru yang ditembakkan tidak hanya melukai tubuh, tapi juga menembak habis rasa percaya. Rasa percaya kepada negara dan pemerintah Indonesia. Kepada masa depan, bahkan kepada damai itu sendiri.
Antara Gereja dan Senjata
Ketika negara gagal hadir sebagai pelindung, gereja menjadi satu-satunya tempat rakyat berpaling. Di altar kayu sederhana, doa-doa naik bersama tangis. Pastor, pendeta, dan suster menjadi penyembuh luka sosial, bukan hanya rohani.
“Setiap kali kami dengar helikopter lewat, anak-anak berlari ke gereja,” kata seorang guru katekis di Wandai. “Mereka pikir Tuhan akan jaga kalau mereka berdoa di situ.”
Tapi bahkan gereja sebagai rumah Tuhan pun tak selalu aman. Beberapa kali, aparat masuk memeriksa, mencari ,ereka yang dituding “kelompok separatis”.
Tak jarang, warga dituduh bersembunyi di gereja. Dalam kondisi seperti ini, iman dan ketakutan menjadi dua sisi dari mata uang yang sama.
Meskipun terjepit oleh situasi konflik dan pembangunan yang tak adil, kelembagaan adat di Intan Jaya tetap hidup. Kepala suku, dewan adat, dan pemangku kampung masih berfungsi sebagai mediator, meski ruang gerak mereka terbatas.
Dalam sistem adat Moni, keputusan penting harus melalui musyawarah besar. Tapi bagaimana mungkin musyawarah digelar jika sebagian warga mengungsi dan wilayah dijaga militer?
Beberapa tokoh adat kini mencoba menggabungkan cara lama dan baru: mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian. Bekerja sama dengan gereja dan organisasi sipil untuk mendokumentasikan wilayah adat mereka.
Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa adat bukan hanya tradisi, tapi juga instrumen politik untuk mempertahankan hak hidup.
Pemerintah pusat sering berbicara tentang “pembangunan Papua berbasis kesejahteraan”, tapi jarang bicara tentang pembangunan berbasis pengakuan. Padahal, kesejahteraan tanpa pengakuan adalah pembangunan tanpa jiwa.
Negara harus belajar mendengar cara orang Moni memaknai tanah. Harus mau memahami bahwa mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menolak dijajah di atas nama pembangunan.
Selama kebijakan dibuat tanpa konsultasi adat, selama aparat hadir tanpa empati, selama tambang dibuka tanpa izin hati rakyat, selama itu pula luka di Papua tak akan sembuh.
Dari Luka ke Harapan
Namun tidak semua gelap. Di beberapa kampung, pemuda-pemudi mulai kembali berkebun dan menanam. Mereka menanam kopi, sayur dan ubi jalar (betetas) bukan untuk dijual, tapi untuk menandai harapan.
“Kalau kami tanam lagi, berarti kami belum menyerah,” kata Yonas, seorang pemuda dari Sugapa yang kembali dari pengungsian.
Para mama mulai menganyam noken dengan pola-pola baru, menggambarkan gunung dan pelangi, simbol perdamaian dan kelahiran kembali. Anak-anak mulai belajar menulis nama mereka sendiri di sekolah darurat yang didirikan gereja.
Perlahan, kehidupan mulai tumbuh lagi dari reruntuhan. Karena orang Papua tahu, meski tanah mereka berdarah, benih selalu punya cara untuk tumbuh.
Menjelang senja, di atas bukit di Distrik Hitadipa, langit berubah jingga. Kabut tipis menggantung di lembah, dan cahaya matahari terakhir jatuh di atas gereja kecil yang beratap seng.
Dari dalam honai, terdengar suara nyanyian: lagu perdamaian dalam bahasa Moni. Dinyanyikan oleh anak-anak dengan suara yang murni dan belum terkontaminasi kebencian.
“Tanah ini suci.
Kami lahir darinya.
Jangan ambil napasnya,
biarkan ia bernyanyi untuk kami.”
Mungkin itu doa paling jujur dari Intan Jaya. Doa yang tidak tercatat dalam berita, tapi bergema di hati mereka yang masih percaya bahwa tanah dan manusia tak bisa dipisahkan.
Di tengah kabut dan senjata, di antara doa dan darah, Intan Jaya masih berdiri. Luka memang belum kering, tapi harapan tidak pernah benar-benar mati. Karena selama tanah masih bernapas, Papua masih punya masa depan.
(*) Melianus Duwitau adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis masyarakat adat Intan Jaya, Papua Tengah.
