Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)
PAGI itu, Selasa 7 Oktober 2025, Cenderawasih Pos (Cepos), media lokal di Jayapura, Papua, menerbitkan sebuah judul berita yang memicu gelombang reaksi: “OPM Stop Kekerasan Terhadap Warga Sipil.”
Ujaran itu dikutip dari pernyataan Bupati Intan Jaya, Aner Maiseni, yang dimaksudkan sebagai penyesalan atas insiden penembakan seorang pekerja jalan di Kampung Ndugusiga. Korban adalah pekerja asal Sulawesi yang tewas di daerah yang sejak lama ditandai sebagai zona konflik.
Namun yang mengejutkan, hanya beberapa hari berselang, berita yang dimuat itu hilang begitu saja dari laman Cepos tanpa respon kritis dari publik. Tapi di berbagai ruang percakapan media sosial, netizen menuding pemberitaan tersebut terlalu provokatif.
Seolah-olah TPNPB menjadi aktor tunggal yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Intan Jaya. Padahal, kenyataan di lapangan sering kali lebih gelap, lebih rumit, dan jauh dari narasi hitam-putih yang disuguhkan ke publik.
Justru melalui pernyataan bupati Maiseni, pertanyaan yang lebih mendasar muncul: siapa sebenarnya dalang kekerasan di Intan Jaya?
Apa yang semestinya dilakukan seorang Bupati yang lahir dari rahim tanah Migani untuk rakyatnya? Pertanyaan ini mencerminkan sebuah akumulasi dari berbagai konflik yang seolah tak pernah berhenti.
Komnas TPNPB melalui juru bicara Sebby Sambom, dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa sebelum menembak pekerja tersebut, mereka sudah memberi peringatan tiga kali agar pekerjaan dihentikan. Sebab daerah itu dianggap sebagai zona perang.
Tetapi para pekerja yang kemudian menjadi korban ini bersikeras tetap bekerja. Peringatan pun berubah menjadi eksekusi dan lagi-lagi nyawa melayang.
Kisah seperti ini bukan hal baru. Ini adalah akumulasi panjang dari peristiwa berulang di Intan Jaya dan hampir seluruh basis 36 Kodap TPNPB-OPM.
Dalam logika perang yang berkepanjangan ini, siapa pun, baik pedagang non Papua, buruh bangunan, tukang ojek, petani, yang memasuki batas wilayah pertempuran dapat dianggap musuh dan ditembak.
Yahukimo pernah mencatat tragedi serupa. Personil TPNPB Kodap XVI Yahukimo mengeksekusi 17 warga non-Papua penambang emas ilegal, setelah menilai mereka melewati batas toleransi peringatan.
Dalam konteks seperti ini, para warga sipil yang bekerja di wilayah konflik seolah hidup dalam ketidakpastian. Hari ini mereka hanya pekerja, besok mereka bisa dianggap ancaman.
Namun, meletakkan semua keburukan pada TPNPB tanpa melihat latar struktur konflik adalah sebuah kesimpulan tergesa-gesa. Karena bukan hanya TPNPB yang menembak. Sejak 2018, operasi militer intensif juga menimbulkan deretan korban sipil.
Pada 16 Oktober 2025, 14 warga tewas di Soanggama. TNI menyebut mereka anggota TPNPB. Tetapi bukti lapangan berkata lain: mayoritas adalah rakyat biasa.
Di Hitadipa, 19 orang warga sipil lebih dulu menjadi korban operasi sebelumnya. Di tengah semua tragedi itu, publik tidak mendengar pernyataan tegas dari Bupati Aner Maiseni.
Tidak ada suara lantang yang membela rakyatnya. Tidak ada penolakan moral atas operasi militer. Diam yang bagi sebagian warga terasa seperti bentuk legitimasi terhadap kekerasan negara Indonesia.
Kita harus mengakui, pemerintah daerah hanyalah perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia di Jakarta. Di Papua, kebijakan sering datang dari pusat seperti intruksi dari langit yang tidak bisa ditawar.
Namun seorang bupati, apalagi anak asli Migani, tetap memiliki ruang moral dan politik untuk menolak kebijakan yang membahayakan rakyat dan negerinya.
Selama puluhan tahun, Intan Jaya adalah arena operasi militer. Kodap VIII TPNPB tetap aktif, dan pemerintah Indonesia terus merespons dengan pendropan personil militer berskala besar.
Dampaknya adalah trauma kolektif rakyat di kampung-kampung yang sunyi, di ladang-ladang yang ditinggalkan, di sekolah-sekolah yang kosong. Dalam situasi demikian, rakyat menunggu Bupati mereka bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai suara perlindungan.
Aner Maiseni pernah berkata bahwa pendropan militer dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Benar atau tidak, pernyataan itu semestinya menjadi dasar baginya untuk menolak, atau setidaknya mempertanyakan secara resmi.
Sejarah Papua selama 60 tahun sudah terlalu jelas, pendropan militer Indonesia hampir selalu berujung pada kematian orang Papua, bukan kedamaian. Jika menolak pun mustahil, ada langkah lain yang bisa dilakukan.
Lalu apa yang bisa dilakukan seorang bupati jika ia memihak rakyat? Seorang bupati memang tidak memerlukan senjata untuk melindungi rakyatnya. Ia cukup memakai suara, posisi, dan akses yang dimilikinya.
Berikut ada beberapa langkah yang dapat didukung, bukan hanya oleh bupati, tetapi oleh Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak di Intan Jaya dan Tanah Papua. Walaupun hal ini belum tentu dapat direstui Pemerintah Indonesia.
Pertama, Membuka Akses Media Independen Internasional. Di tengah kabut propaganda, media independen adalah satu-satunya jendela untuk melihat kebenaran.
Undang jurnalis yang tidak berafiliasi dengan pemerintah Indoinesia dan kekuasaan. Biarkan mereka melihat, memotret, dan memberi suara pada para korban. Di saat media lokal sering dinilai berorientasi uang dan lebih sibuk menyenangkan pemerintah, alternatif ini menjadi penting.
Ketika TNI sukses mempengaruhi opini publik dengan judul seperti “TNI Berhasil Menewaskan 14 Anggota OPM,” publik dunia perlu mendengar versi lapangan yang sebenarnya dan berbeda.
Kedua, Memberi Akses kepada Peneliti HAM. Biarkan lembaga independen mengidentifikasi pola kekerasan di Tanah Papua. Biarkan mereka berbicara kepada korban, mencatat kronologi, dan menyusun laporan.
Ini bukan untuk menyerang negara dan pemerintah Indonesia, tetapi agar rakyat Papua tidak terus-menerus menjadi statistik tanpa nama. Sebab suara mereka masih terisolasi oleh media lokal dan nasinal yang pro Pemerintah Indonesia.
Ketiga, Menyuarakan Kebenaran, Meski Tidak Disukai Kekuasaan. Bupati tidak bisa melihat ini sebagai fenomena biasa. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang direncanakan, dilegalkan, dan dibiarkan berulang.
Ketika ribuan rakyat Intan Jaya hilang ditelan operasi militer, pembangunan apa pun yang dijanjikan pemerintah tidak akan bisa mengembalikan nyawa mereka.
Akhirnya, pertanyaan itu kembali pada kita semua. Di tanah yang penuh lubang peluru ini, siapa sebenarnya yang bisa melindungi rakyat? Bupati? Pemerintah pusat? Militer? Atau rakyat dibiarkan mengurus nasibnya sendiri?
Kalimat singkat seorang Bupati mungkin tampak sederhana. Menyalahkan TPNPB atas kekerasan terhadap warga sipil. Tapi ketika diperiksa dari dekat, narasi itu retak. Mengabaikan sejarah panjang kekerasan negara Indonesia, operasi militer yang tak pernah berhenti, dan trauma rakyat Papua yang terus menumpuk.
Intan Jaya tidak hanya membutuhkan pembangunan, tetapi juga keberanian. Terlebih keberanian pemimpin daerah untuk berkata: “Rakyatku harus dilindungi, bukan dikorbankan.”
(*) Oscar Ugipa adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis mahasiswa dan anggota Aliansi Mahasiswa Papua AMP) Komite Kota Jakarta.
