Gambar ilustrasi (doc: wenebuletin)
KABUT lembah itu turun perlahan, menutupi seluruh punggung pegunungan Jayawijaya seperti selimut raksasa yang melindungi rahasia lama. Di bawahnya, Lembah Nduga bernafas pelan.
Dingin pagi menempel di kulit, sementara matahari berjuang menerobos kabut. Seolah ragu menatap tanah yang pernah menjadi ladang perang.
Di jalan-jalan kecil yang berdebu di Kenyam, ibu-ibu berjalan dengan noken tergantung di punggung, membawa ubi jalar dan pisang untuk dijual di pasar. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Tawa mereka memantul di antara bukit-bukit yang sunyi.
Namun di balik tawa itu, tersimpan kelelahan panjang. Dari tanah yang subur, tapi belum memberi cukup pangan dan makan. Dari hutan yang lebat, tapi tak menjamin hidup aman. Dari deretan pegunungan, perbukitan dan lembah yang menyimpan kemilau emas, belum memberi arti bahagia.
Nduga adalah tanah yang kaya tapi terluka. Tanah yang menatap masa depan dengan mata yang lelah, namun belum kehilangan harapan.
Terletak di jantung pegunungan Papua, Nduga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan hutannya menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan endemik.
Dari sini, kopi bisa tumbuh dengan aroma tajam khas pegunungan. Buah merah menggantung di batang pohon seperti darah kehidupan. Ubi jalar menjadi nadi makanan yang menyambung hidup ribuan keluarga.
Namun ironinya, di tanah yang begitu kaya ini, manusia hidup dalam keterbatasan yang akut. Data menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nduga pada 2022 hanya 34,10, terendah di Tanah Papua dan Indonesia.
Hampir setengah penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Anak-anak kekurangan gizi, ibu-ibu melahirkan tanpa pertolongan medis, dan banyak keluarga hidup jauh dari pelayanan dasar.
Dalam diam, Nduga seperti berdiri di dua dunia: satu dunia yang dijanjikan pembangunan, dan satu dunia lain di mana kehidupan bertahan dengan tenaga sendiri, Tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa rasa aman.
Pemerintah menyebutnya daerah tertinggal. Namun orang Nduga menyebutnya rumah, tanah di mana setiap batu, sungai, dan pohon adalah bagian dari tubuh leluhur. Dalam bahasa mereka, pembangunan bukan sekadar soal jalan dan gedung, melainkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan tanah, alam, budaya dan sejarah.
Ironi Tanah Kaya dan Pembangunan yang Mandek
Dari Kenyam hingga Yigi, dari Mbua hingga Mapenduma, potensi pertanian dan peternakan di Nduga terbentang luas. Lembahnya menumbuhkan segala macam umbi dan sayuran. Babi, ayam, ikan air tawar, bahkan madu hutan menjadi sumber penghidupan.
Namun medan yang terjal dan minimnya infrastruktur membuat semua potensi itu sulit dijangkau pasar. Jalan darat masih menjadi impian yang belum tuntas. Sementara pesawat kecil adalah satu-satunya penghubung antara Nduga dan dunia luar. Mahal, terbatas, dan bergantung cuaca.
Seorang petani di Mbua pernah berkata, “Kami tanam banyak, tapi jual ke mana? Kalau pesawat tidak datang, hasil panen busuk di honai.” Kalimat sederhana itu menggambarkan wajah ekonomi Nduga: mandiri, tapi terisolasi.
Lebih dari itu, pembangunan di wilayah ini kerap datang tanpa memahami cara hidup orang lokal. Proyek-proyek pemerintah kadang dibawa dengan pendekatan militeristik, disertai penjagaan bersenjata, bukan dialog dengan adat. Akibatnya, masyarakat merasa bukan subjek, melainkan objek dari pembangunan.
Semboyan “Nindi Misiget Pem Yabu Wanuok O” atau Satu Hati Kita Membangun, sering didengungkan dalam acara-acara resmi. Namun di lapangan, masyarakat masih bertanya: siapa yang membangun, dan untuk siapa pembangunan itu?
Bicara Nduga tak mungkin lepas dari bayang perang dan konflik. Sejak 2018, wilayah ini menjadi titik panas konflik bersenjata antara aparat keamanan dan gerilyawan pejuang Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Ratusan warga sipil terbunuh, ribuan mengungsi ke hutan-hutan dingin tanpa tempat perlindungan memadai. Sekolah-sekolah kosong, guru-guru menghilang, tenaga kesehatan pergi.
Anak-anak yang seharusnya belajar kini tumbuh di pengungsian. Di tengah trauma, suara tembakan menjadi nyanyian malam yang akrab di telinga.
Seorang ibu di distrik Yal menuturkan dengan lirih: “Anak saya tidak tahu huruf, tapi tahu suara peluru.” Kalimat itu seperti menampar kesadaran Pemerintah Indonesia tentang apa artinya pembangunan di tanah perang.
Konflik membuat semua program pemerintah macet. Dana desa tidak tersalurkan karena aparat tak berani masuk. Bantuan sosial tidak sampai karena pesawat enggan mendarat. Dalam situasi ini, pembangunan hanyalah ilusi di atas luka.
Kunjungan pejabat tinggi negara Indonesia ke Nduga sering digembar-gemborkan sebagai bukti perhatian pemerintah. Presiden datang, menteri datang, pejabat daerah datang dengan program-program penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan bantuan sosial.
Namun apa artinya janji tanpa kehadiran yang sungguh? Setelah rombongan pejabat pergi, Nduga kembali sepi. Pembangunan berhenti di meja rapat. Data tak sesuai kenyataan. Program tidak berlanjut.
Banyak warga bahkan tidak tahu bahwa mereka penerima manfaat. Meskipun mereka telah mendengar ada bantuan untuk anak kurang gizi (stunting) dan berbagai bantuan sosial lain, tapi siapa yang dapat? Mereka tidak tahu!
Kebijakan yang lahir dari Jakarta, Jayapura, Nabire, Wamena dan Timika, sering gagal mengenal ritme hidup orang Nduga. Mereka bicara dalam bahasa statistik, sementara di sini, kehidupan bicara dengan bahasa musim, adat, dan perjuangan.
Dari Luka Menuju Harapan
Pembangunan apa pun akan gagal jika tidak dimulai dari perdamaian. Nduga bukan butuh lebih banyak pos militer, tetapi lebih banyak ruang dialog. Bukan lebih banyak proyek, tetapi kehadiran kemanusiaan.
Perdamaian harus menjadi pondasi, bukan pelengkap. Tapi perdamaian yang seperti apa? Pemerintah Indonesia harus berhenti memandang konflik di Nduga sebagai “gangguan keamanan”, melainkan sebagai krisis sosial-politik yang berakar dari sejarah panjang kolonialisme dan ketidakadilan.
Gereja, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil punya peran besar dalam membuka ruang dialog. Mereka lebih dipercaya oleh rakyat ketimbang aparat atau birokrat. Mereka harus diberi ruang untuk menengahi, bukan dicurigai.
Tanpa keadilan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, pembangunan di Nduga hanya akan menambah daftar luka. Karena itu, harapan untuk Nduga tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri masyarakatnya sendiri.
Pembangunan sejati adalah pembangunan yang bertumpu pada kearifan lokal. Di kampung-kampung terpencil, para guru adat terus mengajarkan anak-anak membaca di bawah cahaya api unggun.
Para ibu tetap menenun noken sambil bercerita tentang leluhur mereka yang pertama kali membuka ladang di lembah ini. Mereka tidak menginginkan hal yang muluk, menunggu proyek besar. Mereka hanya menunggu pengakuan: bahwa cara hidup mereka sah dan berharga.
Jika pembangunan bisa berjalan seiring dengan penghormatan terhadap adat dan alam, maka Nduga bisa menjadi contoh bagaimana daerah tertinggal bangkit dengan cara yang manusiawi, bukan karena investor, tetapi karena rakyatnya sendiri.
Akhirnya, ketika malam tiba di lembah Kenyam, kabut turun lagi. Api unggun menyala di tengah honai, menerangi wajah anak-anak yang mendengar kisah lama tentang asal-usul manusia Nduga dari gunung suci di utara.
Di antara gelap, mereka tertawa. Ada sesuatu yang abadi di sana: keyakinan bahwa mereka bisa bertahan, bahkan ketika dunia melupakan mereka.
Semboyan “Nindi Misiget Pem Yabu Wanuok O” bukan hanya kata-kata. Tapi janji generasi kepada generasi. Janji untuk tidak menyerah pada luka, tapi menjadikannya sumber kekuatan.
Suatu hari nanti, ketika senja turun lagi di atas Pegunungan Jayawijaya dan embun menetes di daun kopi, mungkin dunia akan sadar: di balik kabut dan konflik, Nduga sedang menanam sesuatu yang lebih penting dari jalan dan jembatan. Nduga sedang menanam harapan.
(*) Arkilaus Baho adalah penulis artikel ini. Dia adalah aktivis Papua dan penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP), menulis tentang ekonomi-politik, masyarakat adat, dan perjuangan kemanusiaan di Tanah Papua.
