Papua Negeri Kaya Yang Dirampok dan Terabaikan

PAPUA, negeriku yang tercinta. Di sinilah aku dilahirkan, tumbuh, dan dibesarkan. Tanah airku adalah tempat aku mencari nafkah, tempat tubuhku menyatu dengan tanah dan rohnya terikat pada gunung, sungai, dan hutan.

Namun pertanyaan besar tak henti bergema: mengapa tanah yang begitu kaya ini tak pernah membawa kemakmuran bagi rakyatnya? Papua bukan tanah kosong.

Papua adalah surga yang diciptakan dengan limpahan emas, tembaga, hutan tropis, dan laut yang luas.

Namun, surga ini telah berubah menjadi ladang penderitaan karena kerakusan modal dan kekerasan negara. Sudah saatnya mimpi akan kemerdekaan, kesejahteraan, dan martabat tidak sekadar jadi wacana.

Ini adalah tanggung jawab sejarah: membangun Papua sebagai tanah yang adil, bermartabat, dan berdaulat.

Meski Papua telah dibelah menjadi 6 provinsi: Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, tidak berarti kami menjadi enam entitas yang terpisah. Kami tetap Papua.

Satu tanah, satu identitas, satu sejarah penindasan yang sama, dan satu perjuangan untuk masa depan yang bermartabat. Jangan biarkan pemekaran menjadi alat pecah-belah dan legitimasi kolonialisme internal.

Kita tidak bisa lupa bahwa banyak pemekaran ini tidak lahir dari aspirasi rakyat, melainkan hasil rekayasa politik pusat untuk memudahkan kontrol militer dan ekonomi atas tanah Papua.

“Apakah kami harus menjadi palsu hanya untuk dianggap manusia? Pertanyaan ini menyiratkan luka yang dalam. Di tanah sendiri, kami seperti orang asing. Setiap teriakan kami dicap makar.

Setiap langkah kami dimata-matai. Setiap aspirasi kami disamakan dengan ancaman keamanan. Bahkan, kematian kami dianggap statistik biasa.

Izinkan kami menangis dalam diam, karena suara kami tidak masuk siaran nasional. Hanya hutan, gunung, dan laut Papua yang sudi mendengar rintihan kami yang tertindas.

Kekayaan Alam yang Menguntungkan Segelintir

Papua adalah lambang ironi. Kekayaan alam melimpah, tapi penduduknya hidup dalam kemiskinan. Kapitalisme ekstraktif menghisap isi perut bumi Papua, meninggalkan lubang luka ekologis dan sosial.

PT Freeport Indonesia misalnya, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, beroperasi di Timika. Tahun 2023, produksi tembaga mencapai 1,72 miliar pound dan emas 1,9 juta ons.

Namun, menurut BPS (Maret 2024), tingkat kemiskinan di Papua mencapai 25,68%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,36%.

Di sector kehutanan, Papua adalah paru-paru terakhir Indonesia. Tapi hutan terus ditebang demi sawit dan proyek “strategis nasional”. KLHK mencatat deforestasi signifikan akibat izin HPH dan konversi lahan.

Dalam konteks ekologi dan sosial, limbah tailing mencemari sungai-sungai yang dianggap keramat oleh penduduk asli Papua. Penebangan liar dan perubahan iklim lokal menghancurkan sumber kehidupan masyarakat adat. Mereka bukan hanya kehilangan hutan, tapi juga kehilangan masa depan.

Marxisme mengajarkan bahwa akar dari semua ini adalah penguasaan alat produksi oleh kelas dominan, baik itu korporasi nasional maupun asing. Dalam konteks Papua, negara berperan sebagai alat represi untuk melanggengkan akumulasi modal.

Penindasan Sistematis Kolonialisme Internal

Apa yang terjadi di Papua hari ini bukanlah sekadar pembangunan yang gagal. Ini adalah bentuk kolonialisme internal, seperti yang digambarkan oleh Immanuel Wallerstein. Di mana negara pusat memperlakukan wilayah pinggiran sebagai ruang eksploitasi sumber daya demi kepentingan elite pusat dan investor asing.

“Kami tidak melakukan kejahatan. Kami hanya ingin bebas.” Tapi bahkan keinginan untuk hidup layak dianggap sebagai ancaman.

Wilayah seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Nduga dan lain-lain masih mengalami konflik bersenjata. Operasi militer dilakukan bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk membuka jalan bagi investasi tambang dan perkebunan.

Human Rights Watch dan KontraS mencatat peningkatan konflik antara TPNPB dan TNI-Polri, yang seringkali memakan korban sipil. Sementara Komnas HAM melaporkan ribuan pengungsi akibat operasi militer sejak 2018. Mereka kehilangan tanah, dusun, rumah, sekolah, dan akses ke layanan kesehatan.

Anak-anak tumbuh dalam trauma. Ibu-ibu melahirkan di hutan. Lalu negara dan pemerintah tetap bungkam atau berdalih demi stabilitas. Logika militerisasi ini tidak lepas dari kepentingan kapital.

Seperti yang ditegaskan dalam analisis materialis historis, kekerasan negara adalah sarana untuk menjamin kelangsungan kapitalisme dengan mengorbankan rakyat.

Demonstrasi Bukan Kejahatan, Tapi Suara yang Dipinggirkan

Setiap kali rakyat Papua berdiri dan berteriak, mereka dicap radikal, separatis dan makar. Ruang demokrasi dikebiri. Media dibatasi. Aktivis dikriminalisasi.

Namun, hari ini, ketika kami berdiri dan menuntut hak hidup, itu bukan kejahatan. Itu adalah bentuk cinta pada tanah, pada rakyat, dan pada masa depan kami yang telah lama dirampas.

Jangan bilang demonstrasi itu konyol. Jangan sebut suara kami kebisingan. Kami sedang mencari keadilan yang sudah lama hilang.

Papua adalah Bangsa. Bukan objek eksploitasi. Papua tidak butuh belas kasihan. Papua butuh pengakuan dan keadilan.

Pengakuan bahwa bangsa Papua adalah manusia penuh, bukan sekedar angka dalam laporan statistik dan ekonomi. Bahwa kami punya hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk masa depan tanah kami.

Kini saatnya rakyat Papua memimpin suaranya sendiri. Bukan hanya dalam retorika pembangunan, tapi dalam pengambilan keputusan. Dalam penguasaan tanah dan sumber daya, dan dalam kebebasan menentukan arah sejarah.

Kami bukan korban. Kami adalah pejuang. Kami tidak akan diam, karena suara alam dan sejarah berdiri di belakang kami.

(*) Yones Magai adalah penulis artikel ini. Ia adalah aktivis Forum Independen Mahasiswa (FIM) West Papua.