Ratusan mama-mama Pedagang Papua saat berkumpul di pelataran depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya (doc: P2MPKS)
Sorong, Papua Barat Daya – Langit Kota Sorong tampak buram pada Kamis pagi (10/7/2025). Hujan turun deras tak bersahabat, membasahi jalanan.
Namun tak sedikit pun mampu menyurutkan langkah ratusan mama-mama Papua yang berjalan perlahan menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya yang berada di Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Timur.
Diantara mama-mama Papua ini, ada yang datang dari pinggiran kota seperti Klamono, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat dan pulau-pulau sekitar wilayah Sorong. Menumpang angkutan, menyeberang lautan, jauh-jauh datang ke Kota Sorong.
Mereka datang bukan untuk berdemo seperti sebelumnya, apalagi membuat onar. Mereka datang dengan harapan dan membawa data.
Harapan untuk perubahan, dan data sebagai bukti keberadaan mereka: 4.509 nama pedagang asli Papua yang selama ini berdagang di emperan toko, di lorong-lorong kota, di pasar, berdagang dari rumah ke rumah, bahkan di tepi jalan.
Sekitar pukul 10 pagi, mereka telah berkumpul di halaman kantor gubernur. Basah oleh hujan, lelah oleh perjalanan, tapi semangat tetap menyala. “Ini pertemuan yang sudah kami tunggu-tunggu sejak jauh-jauh hari,” ujar seorang mama.
Mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Elisa Kambu, menyerahkan hasil pendataan pedagang mama-mama Papua yang telah dilakukan selama dua bulan terakhir. Tapi harapan itu kandas di depan pintu kantor pemerintahan.
Gubernur Tidak Hadir. Lagi.
Setelah berkumpul, membentangkan beberapa spanduk aspirasi dan menyampaikan orasi secara bergantian, mama-mama akhirnya kecewa. Gubernur yang mereka tunggu tak ada di tempat.
Yang datang justru Asisten II Setda Papua Barat Daya, George Yarangga, yang dengan terbata menyampaikan bahwa Gubernur sedang tugas mendadak ke Jakarta. Ia berjanji akan mengatur ulang pertemuan minggu depan. Tapi mama-mama tidak puas. Mereka merasa dikecewakan. Lagi.
“Kami bukan baru sekali datang. Ini kali kedua. Kalau memang Gubernur tidak bisa hadir, kenapa tidak diinformasikan sebelumnya?” ucap salah satu mama dengan suara gemetar menahan marah.
Dari foto dan video yang diterima wene buletin, seorang mama tampak marah dan meneriakan “Kami tidak mau ketemu asisten. Kami datang mau bertemu Gubernur. Kami mau bawa data penting. Kami tidak main-main!”
Lantaran kecewa, mama-mama yang tergabung dalam organisasi Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) dan relawan pendamping, menolak menyerahkan data 4.509 pedagang kepada asisten gubernur.
Mereka tetap memegang erat dokumen yang disusun dengan penuh kerja keras selama dua bulan. Dari lorong ke lorong, pasar ke pasar, kompleks ke kompleks, hingga dari tangan ke tangan.
Data itu bukan sekadar angka. Ini adalah wajah, cerita, aspirasi, perjuangan hidup dan martabat ribuan perempuan Papua yang selama ini luput dari perhatian negara.
Data dan Aspirasi yang Terlambat Didengar
Berkas berisi data yang hendak diserahkan memuat profil lengkap para pedagang asli Papua. Umumnya kaum perempuan atau disebut mama-mama Papua, yang beraktivitas di berbagai lokasi di Kota Sorong dan sekitarnya.
Dari data yang terkumput, para pedagang Papua yang berjualan di Pasar Sentral Remu berjumlah 1.852 pedagang. Pasar Modern Rufei berjumlah 260 pedagang, Pasar Jembatan Puri sebanyak 101 pedagang, Pasar Pagi-Sore Aimas sekitar 73 pedagang.
Pada Pasar Kompleks Distrik Kota Sorong berjumlah 199 pedagang dan penjual eceran di jalan, pondok, hingga rumah-rumah berjumlah 2.024 orang. Pendataan ini adalah hasil tindak lanjut dari audiensi sebelumnya, 25 April 2025.
Saat itu Gubernur Elisa Kambu secara terbuka di depan ratusan mama-mama yang berdemo, meminta dilakukannnya pendataan dan menyatakan kesiapan bermitra dengan P2MPKS, organisasi yang memayungi mama-mama pedagang Papua se Sorong Raya.
Janji itu kemudian ditanggapi serius oleh mama-mama, yang selama dua bulan menyusuri pasar, kompleks-kompleks dan gang sempit untuk memastikan bahwa suara mereka terdata dengan benar.
Selain mendata, P2MPKS juga telah membentuk lebih dari 60 kelompok pedagang di berbagai kompleks untuk memperkuat koordinasi dan perjuangan kolektif. Mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan rencana dan harapan akan keadilan ekonomi.
Pasar Bukan Sekadar Tempat Dagang, Tapi Ruang Hidup
Bagi mama-mama Papua, pasar bukan hanya tempat mencari nafkah dan ruang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya maupun kekayaan, seperti kebanyakan pedagang migran.
Pasar dalam tradisi Papua adalah ruang sosial, tempat sekedar usaha menyambung hidup, menyekolahkan anak, bersosialisasi, membangun relasi dan menjaga harga diri sebagai perempuan Papua.
Namun realitasnya, mereka kerap terabaikan dari pasar modern, Dipaksa berjualan di atas karung di trotoar, di pinggir jalan, hingga berhadapan dengan persaingan tidak adil melawan pedagang migran yang memiliki akses dan modal lebih besar.
“Aspirasi untuk membangun pasar khusus bukan semata-mata soal bangunan fisik. Ini soal keadilan struktural,” ujar Yohanes Mambrasar, Koordinator Tim Hukum P2MPKS. Menurutnya, dalam kerangka Otonomi Khusus, seharusnya pemberdayaan ekonomi orang asli Papua menjadi prioritas.
Namun hingga kini, mereka masih berada di pinggiran. Menjadi bagian dari kaum termarginal dan kaum miskin kota orang-orang Papua yang seakan sudah tidak lagi merasakan kehadiran negara maupun pemerintah.
Pada 9 Mei lalu, mama-mama ini juga telah bertemu Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, saat Gubernur Elsa Kambu menghadiri HUT Kabupaten Raja Ampat. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama.
Diantaranya pembangunan pasar khusus di bekas Pasar Boswesen, dukungan modal usaha, koperasi mandiri, dan program afirmatif berbasis budaya lokal. Namun hari ini, semua upaya itu seolah kembali dipatahkan oleh ketidakhadiran sang Gubernur.
“Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal martabat. Kami sudah berjalan jauh untuk menyusun data ini, kami tidak bisa disambut hanya oleh pejabat pengganti,” kata Robert Nauw, salah satu pendamping P2MPKS.
Meski kecewa, mama-mama Papua tak akan berhenti. Mereka adalah wajah dari gerakan akar rumput yang tak mudah dipatahkan. P2MPKS bukan sekadar organisasi, tapi wadah solidaritas dan harapan.
Mereka bukan meminta belas kasihan. Mereka menuntut hak. Hak sebagai pemilik tanah, sebagai perempuan Papua.
Sebelum meninggalkan halaman Kantor Gubernur, beberapa mama berdiri dalam lingkaran kecil, berdoa bersama. Di tengah derasnya hujan dan rasa kecewa yang berat, satu hal tetap mereka jaga: perjuangan bersama dan harapan.
Di dalam hati mereka, seraya berkata “Lain kali, kami akan datang lagi. Kami tidak akan berhenti. Karena ini bukan untuk kami saja, tapi untuk anak-anak kami, dan masa depan perempuan Papua.” Perjuangan ini belum selesai. (Julian Haganah Howay)
