Suasana saat pertemuan koordinasi Mama-mama Pedagang Papua di Kota Sorong dan sekitarnya, yang tergabung dalam P2MPKS bersama tim pendamping di pelataran depan Kantor Wali Kota Sorong (doc: P2MPKS)
DI TENGAH hiruk pikuk pembangunan, suara-suara harapan menggemuruh dari Kota Sorong. Bukan suara asing, melainkan gema perjuangan gigih dari ribuan mama-mama pedagang Papua yang menuntut keadilan ekonomi dan pengakuan atas peran vital mereka dalam denyut nadi perekonomian lokal.
Pada Kamis, 10 Juli 2025, Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Sorong akan menjadi saksi bisu momen penting.
Lebih dari 500 mama-mama pedagang, yang tergabung dalam Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), siap menyerahkan data lebih dari 4.000 rekan mereka kepada Gubernur Elisa Kambu.
Pertemuan ini bukan sekadar penyerahan data, melainkan tonggak kelanjutan janji Gubernur atas aspirasi yang telah mereka sampaikan: dukungan modal usaha, fasilitas layak, dan pasar khusus mama-mama Papua.
Perjalanan ini berawal dari pertemuan pada 25 April 2025, di mana Gubernur Elisa Kambu secara lisan menugaskan P2MPKS untuk mendata seluruh pedagang Papua. Mulai dari pasar utama, pasar kompleks, hingga penjual pinang di emperan jalan dan pelaku usaha rumahan di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Komitmen ini disambut antusiasme. P2MPKS segera bergerak cepat. Dengan tekun, mereka menyisir hampir seluruh basis pedagang Papua di Kota Sorong hingga Kabupaten Sorong dalam tahapan pendataan pertama.
Selanjutnya tim akan bergerak ke wilayah Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan hingga Raja Ampat. Hasilnya mencengangkan: lebih dari 4.000 data pedagang Papua berhasil terkumpul, dengan sekitar 95% di antaranya adalah perempuan Papua.
Tak hanya mendata, P2MPKS juga membangun fondasi organisasi yang kuat. Mereka telah mengorganisir pedagang ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pasar, kompleks, dan kampung, serta membentuk pengurus di setiap tingkatan.
Lebih dari 60 pengurus telah terbentuk di 56 titik di Kota dan Kabupaten Sorong, khususnya area Aimas, Mariat Pante, hingga Mariat Gunung. Pengorganisasian ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah langkah strategis untuk menyatukan seluruh pedagang Papua.
Selain itu, bertujuan membangun wadah koordinasi yang efektif antara sesama pedagang dan dengan pemerintah, serta menjadi motor penggerak perjuangan pemenuhan hak-hak mama-mama pedagang Papua secara berkelanjutan.
Mereka ingin menjadi mitra pemerintah, termasuk dengan berbagai pihak, dalam pembangunan sektor ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Lebih dari Sekadar Pasar, Ini adalah Ruang Kehidupan
Bagi mama-mama Papua, pasar khusus yang mereka impikan bukan sekadar tempat jual beli. Ini adalah ruang hidup, tempat menjaga martabat, menyekolahkan anak, dan menyambung harapan.
Dalam budaya Papua, pasar adalah jantung sosial, tempat relasi kekeluargaan, solidaritas, dan nilai budaya tumbuh subur bersama hasil bumi.
Namun, realitas seringkali pahit. Selama ini, mama-mama pedagang Papua kerap terpinggirkan, hanya mendapatkan ruang di tanah dan emperan, beralaskan karung, bersaing tak setara dengan pedagang migran.
Diskriminasi dan minimnya keberpihakan kebijakan telah menyudutkan mereka ke ruang-ruang marginal. Padahal, dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, pemberdayaan ekonomi OAP adalah amanat utama.
Yohanis Mambrasar, Koordinator Tim Hukum P2MPKS, menegaskan, “Kami tidak minta belas kasihan. Kami minta keadilan.” Pernyataan ini mewakili jeritan hati ratusan perempuan yang datang dari berbagai penjuru, dari pesisir hingga pegunungan, demi menuntut hak-hak mereka.
Aspirasi yang disampaikan P2MPKS tidak hanya tentang bangunan fisik, melainkan juga meliputi dukungan modal usaha yang dikelola koperasi pedagang Papua secara mandiri dan transparan, akses mudah dengan bunga rendah, serta penyediaan transportasi dagang lintas wilayah yang dikelola koperasi dan didanai pemerintah.
Mereka bahkan telah merinci rute-rute transportasi yang dibutuhkan, mencakup seluruh wilayah Sorong Raya dan sekitarnya.
Pertemuan pada Kamis nanti diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Mama-mama pedagang Papua telah menyiapkan poster dan baliho, dan tim pendamping P2MPKS telah menyerahkan surat pemberitahuan resmi.
Antusiasme mereka memuncak. Lebih dari 500 orang diperkirakan akan hadir, siap mengawal janji Gubernur Elisa Kambu, demi terwujudnya keadilan ekonomi.
Gerakan mama-mama Papua ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk melihat lebih dari sekadar angka dan statistik. Ini adalah tentang pengakuan atas keberadaan dan peran perempuan Papua dalam ekonomi lokal, serta penghormatan terhadap hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat.
Membangun pasar khusus bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang menegakkan keadilan sosial dan memulihkan ruang hidup mereka sebagai warga negara dan pemilik tanah Papua. (Julian Haganah Howay)
