Mama-mama Papua saat berjualan di pinggiran jalan di salah satu sudut Kota Manokwari (doc: wenebuletin)
Manokwari, Papua Barat – Setiap pagi, di sepanjang jalan utama Kota Manokwari. dari Sanggeng ke Maripi, dari Wosi ke Jalan Merdeka hingga ke arah pelabunan laut, tenda-tenda kecil mulai ditegakkan.
Bukan oleh pemerintah, bukan juga oleh kontraktor, melainkan oleh tangan-tangan perempuan adat yang sudah sejak lama menjadi penopang ekonomi rumah tangga: mama-mama Papua.
Beralas tikar, karung, spanduk dan karton bekas, mereka menggelar hasil kebun berupa sayur mayur, pinang, keladi, ikan, hingga anyaman noken.
Di bawah terik mentari atau hujan yang turun tiba-tiba, mereka duduk di trotoar atau di pinggir jalan dan emperan pertokoan kota, menjajakan bukan sekadar komoditas, tapi harga diri dan harapan. Inilah pasar harian tanpa atap, pasar yang lahir dari ketiadaan negara.
Tidak ada baliho besar yang menandai pasar ini. Tidak ada sambutan pejabat, tidak ada pengguntingan pita. Tapi dari sinilah denyut ekonomi rakyat Papua dari masyarakat sub sistem mengalir.
Dari sinilah pula, kita membaca kegagalan yang lebih besar: kegagalan politik terhadap janji. Meskipun, Manokwari telah memiliki sejumlah pasar modern seperti Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng yang sedang dalam proses pembangunan.
Trotoar: Ruang Tunggu yang Tak Selesai
Beberapa tahun lalu, di masa kampanye Pilkada Manokwari dan Papua Barat, foto-foto para kandidat politik bertebaran di sudut kota.
Banyak di antaranya memperlihatkan calon pemimpin tersenyum ramah di tengah mama-mama Papua. Para politisi bermuka baliho dan spanduk ini tampak mengangkat noken, mengangkat keladi, seolah menunjukkan keberpihakan.
Janji pun dilontarkan: membangun pasar khusus mama Papua, membagikan subsidi modal usaha, pelatihan kewirausahaan, bahkan membuat Perda untuk perlindungan pedagang perempuan adat.
Tapi setelah suara dikumpulkan dan kekuasaan digenggam, semua itu menguap seperti kabut pagi. Kini, mama-mama Papua di Manokwari masih tetap berjualan di trotoar, tanpa pasar, tanpa perlindungan, tanpa ruang aman.
Mereka tidak membawa spanduk protes. Tapi kehadiran mereka di jalan adalah aksi diam yang paling jujur. Setiap kali mereka duduk di emperan toko dengan barang dagangan seadanya, mereka tengah mengingatkan: “Kami masih di sini. Janji kalian belum ditepati.”
Apa yang dilakukan mama-mama Papua ini bukan sekadar bertahan hidup. Ini adalah bentuk perlawanan senyap terhadap kekuasaan struktural yang tidak adil. Apa yang oleh James C. Scott (1985) disebut sebagai “weapons of the weak”.
Diam mereka bukan kepasrahan, melainkan strategi bertahan di tengah sistem yang enggan mendengarkan. Ekonomi informal seperti ini, menurut banyak studi sosiologis, adalah jaring pengaman terakhir bagi kelompok yang tereksklusi dari sistem pembangunan formal.
Dalam konteks Papua, yang berlapis persoalan kolonialisme internal, adat, dan ketimpangan gender, mama-mama Papua berada pada posisi yang paling rentan, tapi juga paling kuat dalam bertahan.
Pembangunan yang Tidak Melihat
Dalam The Will to Improve (2007), antropolog Indonesia, Prof. Tania Murray Li, menulis bahwa pembangunan sering kali gagal bukan karena kekurangan niat, tapi karena menolak memahami struktur sosial lokal.
Dalam banyak kasus, perempuan adat seperti mama-mama Papua selalu menjadi yang pertama dikorbankan ketika tata kota dibangun berdasarkan logika investasi dan efisiensi. Bukan keadilan sosial.
Hari ini, di Kota Manokwari, tata ruang lebih banyak memihak pada minimarket waralaba dan pusat belanja besar. Tapi bagi mama-mama Papua, ruang hidup dan ruang dagang mereka justru makin menyempit.
Trotoar, yang secara hukum tidak boleh digunakan untuk berjualan karena merupakan tempat pejalan kaki (predestrian), justru menjadi tempat satu-satunya yang masih bisa diakses. Sebab negara dan pemerintah Indonesia tidak benar-benar menyediakan pilihan lain.
Apa yang perempuan dan mama-mama Papua jajakan bukan hanya sayur=mayor, pinang, ubi atau ikan asap, tetapi martabat perempuan adat. Dalam banyak kasus, mama-mama Papua adalah penyambung hidup keluarga.
Ketika suami menganggur, ketika tanah tergadai, ketika pembangunan tak kunjung sampai ke dusun, ketika anak-anak butuh uang sekolah, ketika keluarga butuh makan, mereka yang turun ke jalan.
Mereka tidak menuntut gedung megah atau teknologi digital. Mereka hanya ingin tempat yang aman dan layak untuk menjajakan hasil kebun.
Ketika mama-mama terusir dari emperan toko karena operasi penertiban, mereka kembali ke sudut jalan lain. Ketika hujan mengguyur, mereka menutup diri dengan plastik seadanya. Ketika penggusuran tiba, mereka membongkar sendiri lapaknya, lalu mendirikannya lagi keesokan hari.
Dari Simbol ke Kebijakan
Agar kisah pilu ini tidak terus menjadi wajah pembangunan Papua yang buruk dan memilukan, perlu tindakan nyata. Beberapa langkah yang bisa diambil seperti: lembaga independen dan perguruan tinggi lokal harus menyusun laporan audit terhadap janji-janji kampanye yang belum terealisasi oleh Pemda. Birokrat dan politisi, terutama terkait perempuan adat.
Pemerintah daerah harus mengalokasikan APBD untuk membangun pasar yang benar-benar mencerminkan nilai budaya mama Papua (Pasar khusus mama-mama Papua) sesusai konteks kebutuhan. Bukan sekadar bangunan beton kosong.
Dibutuhkan Peraturan Daerah yang melindungi hak berjualan bagi perempuan adat, termasuk zona berdagang legal, insentif pajak, dan jaminan dari penggusuran.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota harus menyisihkan ruang bagi ekonomi rakyat, bukan hanya untuk mall dan hotel. Ruang publik harus dimaknai bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial.
Trotoar adalah tempat sementara yang telah menjadi permanen. Di sinilah mama-mama Papua mendidik anak, menyambung hidup, dan merawat harapan. Dalam diam mereka menyimpan memori janji, dan dalam tawa mereka tersimpan luka panjang pembangunan yang abai.
Mereka tidak menulis opini di koran. Mereka tidak punya akses ke rapat-rapat elite. Tapi kehadiran mereka di trotoar kota adalah bentuk paling telanjang dari realitas yang diabaikan negara.
Jika pembangunan Papua ingin dimulai dari pinggiran, maka lihatlah mereka yang selama ini berada di pinggir trotoar itu. Sebab suara paling jujur, bukan datang dari podium politik, tetapi dari tanah tempat noken diletakkan: tempat mama-mama Papua masih terus berjuang.
(*) Nikodemus Kambu adalah penulis artikel ini. Ia seorang pensiunan guru SMA yang tinggal di Amban Manokwari, Papua Barat dan ketua Yayasan Wion Susai Papua.
