Pada Rabu 30 Juli 2025, perwakilan Mama-mama Pedagang Papua se Sorong Raya akhirnya bisa bertemu dan menyerahkan secara langsung data 4.157 mama-mama pedagang ke Gubernur Elisa Kambu (doc: P2MPKS)
Sorong, Papua Barat Daya – Siang itu, matahari Sorong menyengat tak biasa. Tapi teriknya kalah oleh bara semangat ratusan mama-mama Papua yang memenuhi halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa, 22 Juli 2025.
Saat itu mereka datang bukan untuk unjuk rasa biasa. Melainkan membawa suara perut yang lapar, anak yang harus disekolahkan, dan janji-janji manis yang tak pernah ditepati.
Dengan noken tergantung di bahu, spanduk di tangan, dan suara pekikan protes menggema, mereka menyuarakan satu hal: hak untuk berdagang di tempat yang layak, aman, dan manusiawi.
Organisasi mereka, Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), sudah lama memperjuangkan keberadaan pasar khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), tempat yang seharusnya jadi simbol kedaulatan ekonomi di tanah sendiri. Tapi yang mereka dapat, justru penantian panjang dan pengabaian.
“Stop tipu kami, Bapak Gubernur. Mana janji-janji manismu?” tulis spanduk yang terbentang saat itu, menggambarkan kepedihan kolektif.
Mama Mince Malibela (53), Koordinator Mama Papua Moyo, bersuara lirih tapi tegas. “Kami ini tinggalkan jualan demi demo ini. Bukan karena mau rusuh. Karena kami harus diperhatikan.”
Dalam orasinya, ia menyuarakan realitas: mama-mama Papua tak punya tempat tetap di pasar-pasar umum seperti Remu, Rufei, atau Jembatan Puri. Mereka harus bersaing keras dengan pedagang non-Papua yang punya modal dan relasi lebih kuat.
Kesya Asrima (30), dari Sayosa Raya, bahkan datang jauh dari Kabupaten Sorong. “Pak Gubernur dengar suara mama Papua! Di lapangan ini kami tidak baik-baik saja,” katanya.
Kehadiran mereka tak hanya membawa tuntutan ekonomi, tapi juga menyuarakan kritik atas kegagalan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran provinsi yang belum menyentuh mereka sama sekali.
Janji yang Tertunda di Tengah Desakan Hidup
Ironisnya, pada April 2025 lalu, Gubernur Elisa Kambu sendiri telah menjanjikan perubahan. Dalam pertemuan yang berlangsung di tempat yang sama, ia berjanji menyelesaikan persoalan pasar dalam waktu dua minggu.
P2MPKS, yang ditunjuk langsung oleh gubernur, bergerak cepat: melakukan pendataan pedagang di lebih dari 60 titik di Sorong Raya. Hasilnya, 4.157 mama-mama pedagang terdata. Mereka menjual ubi, sayur, pinang, hingga ikan asap, dari emperan jalan hingga pondok-pondok di kompleks.
Namun, saat data hendak diserahkan pada 10 Juli 2025, gubernur tak ada di tempat. Mama-mama pun menolak menyerahkan dokumen ke pejabat pengganti. “Kami bukan anak kecil yang bisa ditipu-tipu. Ini soal masa depan kami,” ujar Yohanes Mambrasar, pendamping hukum dan koordinator aksi.
Aksi 22 Juli bukan tanpa hasil. Publik mendengar. Pemerintah malu. Tekanan membesar. Dari gereja, pasar, hingga ruang-ruang digital, solidaritas meluas. Bahkan kelompok migran ikut bersimpati.
Dalam rapat evaluasi sehari sebelum pertemuan lanjutan, Selasa 29 Juli, P2MPKS menyimpulkan bahwa aksi itu sukses menjadi bargaining power. Tekanan yang lahir bukan dari kekerasan, tapi dari kesatuan suara yang terorganisir.
“Kita sudah paksa pemerintah untuk buka mata, sekarang tinggal strategi lanjutan,” kata seorang peserta rapat.
Strategi itu segera diwujudkan. Rabu, 30 Juli 2025, 25 perwakilan mama-mama pedagang akhirnya bertemu langsung dengan Gubernur Elisa Kambu. Mereka menyerahkan data pedagang secara resmi, sesuai janji yang dulu pernah terucap.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi rakyat menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota, tapi ia berjanji akan mendorong dan mendukung melalui kebijakan dan dana Otsus.
Ia menjanjikan program pemberdayaan modal usaha senilai Rp10-100 juta, regulasi teknis yang sedang disusun, dan anggaran tambahan dalam perubahan tahun berjalan. “Bantuan ini hanya untuk yang benar-benar berdagang,” ujar Kambu, sambil menerima data 4.157 pedagang dari Ketua P2MPKS, Levina Duwith.
Mengorganisir Harapan
Data tersebut mencakup pedagang dari Kota dan Kabupaten Sorong hingga perwakilan dari Raja Ampat. Dari pasar Sentral Remu, Rufei, hingga emperan-emperan jalan.
Mereka bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah perjuangan. Bagi P2MPKS, perjuangan tak selesai di meja gubernur. Hari berikutnya, Jumat 1 Agustus, mereka bertemu Kepala Dinas Koperindak, Suhardi Tamal.
Pertemuan itu menegaskan kolaborasi. Pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui dinas kabupaten/kota. P2MPKS akan memetakan ulang data sesuai wilayah administrasi. Saran juga diberikan agar P2MPKS segera membentuk badan hukum sebagai saluran resmi bantuan.
Program ke depan pun semakin konkret: koperasi simpan pinjam, bantuan meja-tenda, transportasi, hingga pengembangan usaha rumahan seperti keripik dan ikan kemasan. Semua dilakukan berbasis data dan aspirasi yang mereka susun sendiri. Bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas.
Dalam evaluasi internal P2MPKS, sebuah komitmen bersama ditetapkan: semua anggota harus aktif. Hadir di aksi. Hadir di audiensi. Yang tidak aktif, akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian bantuan.
“Perjuangan ini bukan cuma urusan mama-mama. Tapi juga bapa dan anak-anak. Karena hasil jualan itu untuk keluarga,” tegas forum.
Aksi ini bukan sekadar protes. Ini adalah narasi tentang perjuangan rakyat kecil, perempuan dan mama-mama Papua yang lantang bersuara. Tentang perempuan Papua yang tak mau hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan.
Mereka membuktikan bahwa suara dari pasar hingga emperan jalan pun bisa mengguncang kursi kekuasaan, jika diorganisir dengan tekun, jujur, dan penuh kasih untuk masa depan yang lebih adil.
Sorong belum selesai. Tapi Mama-mama Papua telah mengajarkan satu hal: bahwa kedaulatan ekonomi bisa dimulai dari pasar. Perjuangan bisa dimulai dari meja jualan sederhana. (Julian Haganah Howay)
