Suasana rapat terbuka mama-mama pedagang Papua se Sorong Raya yang tergabung dalam P2MPKS bersama pihak Pemda di gedung Lambert Jitmau, kantor Wali Kota Sorong (doc: P2MPKS)
Sorong, PBD – Pagi itu, Senin 10 November 2025, udara Sorong berembus lembap, menyusup di antara deretan bangunan kota yang masih tampak lengang. Tapi halaman Kantor Wali Kota Sorong perlahan berubah riuh.
Dari arah Pasar Remu, Doom, Rufei, hingga Klamono dan Sayosa Timur, satu per satu perempuan Papua datang membawa noken, sebagian menggenggam pinang dan minyak, sebagian lain menjinjing tikar kecil untuk alas duduk.
Mereka bukan sekadar berstatus mama-mama pedagang Papua. Mereka adalah penjaga nadi ekonomi rakyat kecil di Tanah Papua, mama-mama Papua anggota Persatuan Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS).
Hari itu, mereka berkumpul dalam Rapat Terbuka P2MPKS, forum musyawarah akbar yang mempertemukan mereka secara langsung dengan pemerintah daerah.
Jam menunjukkan pukul setengah dua belas siang. Di bawah terik matahari yang menyengat, sekitar seribu lebih mama-mama memenuhi halaman kantor Wali Kota Sorong.
Sebagian berdiri, sebagian duduk di tikar-tikar yang dibentang. Di antara mereka terdengar obrolan lembut dalam bahasa Maybrat, Tehit, Moi, Meyah, Biak dan lain-lain. Beberapa anak kecil ikut bermain di sisi lapangan, seolah menemani perjuangan mama mereka hari itu.
Selama ini, mama-mama Papua dikenal sebagai penjaga denyut ekonomi rakyat bangsa Papua, terutama di pasar-pasar tradisional Sorong.
Dari pagi buta mereka sudah duduk di emperan, menjual pinang, sagu, sayur-sayur hutan, minyak kelapa, dan hasil bumi yang mereka bawa dari kampung. Mereka adalah wajah nyata ekonomi lokal Papua yang sederhana, keras, dan penuh daya juang.
Namun, di balik keteguhan itu tersimpan luka dan keluhan yang lama mereka pendam. Harga sewa los, penggusuran mendadak, hingga minimnya akses modal membuat mereka kerap kalah bersaing dengan pedagang pendatang (migran).
“Kami juga ingin punya tempat jualan yang layak, tidak di pinggir jalan terus,” ujar seorang mama dari Maybrat. “Kami ini pedagang, tapi juga manusia, punya hak hidup yang baik.”
Menurut Robert Nauw, salah satu pendamping P2MPKS, rapat terbuka ini digelar untuk membicarakan tiga isu utama. Pertama, program dukungan modal usaha bagi anggota P2MPKS oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (KOPERINDAK) Provinsi Papua Barat Daya.
Kedua, keterlibatan pedagang Papua dalam penataan dan renovasi Pasar Remu. Ketiga, Program pembinaan pedagang Papua oleh pemerintah provinsi untuk tahun 2026.
“Pertemuan ini disambut baik oleh mama-mama pedagang Papua. Ini dilihat dari jumlah kehadiran mereka yang banyak,” jelas Robert melalui pesan whatsapp yang diterima Wene Buletin.
Ketua P2MPKS, Levina Duwith, dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini adalah bentuk perjuangan panjang mama-mama Papua agar didengar, bukan lagi dipinggirkan.
“Kami sudah lama berjualan di emperan, di bawah terik matahari, di pinggir jalan, tanpa tempat yang layak. Hari ini kami datang untuk bicara langsung, supaya pemerintah tahu kami ini bukan angka di data, tapi manusia yang hidup dari pasar,” katanya tegas.
Pemerintah Datang Mendengar
Rapat itu dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah: Sekretaris Dinas KOPERINDAK Papua Barat Daya, Arius Safkaur, perwakilan Dinas Perdagangan Kota Sorong, dan Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) PBD.
Mereka duduk di dalam ruangan gedung Lambert Jitmau, berhadapan dengan ribuan mama-mama pedagang Papua yang menatap dengan harapan.
Satu per satu mama-mama maju menyampaikan pendapatnya. Ada tiga belas perwakilan yang berbicara. Masing-masing dengan nada dan kisahnya sendiri.
Ada yang menuntut modal usaha, ada yang menuntut pasar khusus, ada pula yang menggugat ketidakjelasan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini “tak pernah terasa sampai ke pasar.”
“Dana Otsus itu katanya untuk orang Papua,” kata seorang mama dari Beraur. “Tapi kami tidak pernah rasa. Kami masih jual pinang di emperan, kami masih kejar-kejaran dengan Satpol PP.”
Mereka juga mendesak pemerintah agar membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang melindungi produk dan bahan jualan lokal seperti pinang, sagu, dan sayur-sayuran hutan agar hanya boleh dijual oleh pedagang asli Papua.
Bagi mereka, ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga soal martabat dan identitas. Menanggapi semua keluhan itu, Sekretaris Dinas KOPERINDAK, Arius Safkaur, mencoba memberikan harapan.
Ia menjelaskan bahwa program bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua sedang dalam tahap validasi data, dan diperkirakan akan cair dalam “satu sampai dua minggu ke depan.” Bantuan itu, katanya, akan disalurkan langsung melalui bank.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perdagangan Kota Sorong menjelaskan bahwa renovasi Pasar Remu akan dimulai pada awal 2026, dan berlangsung selama empat tahun.
Pasar baru itu, katanya, akan dibangun dua lantai, dengan empat blok utama. Mama-mama Papua akan ditempatkan di blok A dan B, dengan area khusus berbentuk los panjang, tempat yang lebih layak dan tertata.
Penjelasan itu disambut setengah lega, setengah ragu. Seorang mama berbisik kepada temannya, “Jangan sampai janji lagi, nanti hilang seperti angin.”
Dari pihak MRP Papua Barat Daya, perwakilan Pokja Perempuan menegaskan bahwa mereka akan mengawal aspirasi ini. Bahwa MRP sebagai lembaga kultur tidak bisa diam ketika perempuan Papua, tulang punggung ekonomi rakyat masih berjuang di pinggir-pinggir kota.
Dari Rapat ke Perjuangan Panjang
Menjelang pukul tiga sore, mama-mama mengemasi barang, menyampul noken di bahu, lalu perlahan bubar. Namun, semangat mereka belum surut.
Banyak yang masih berdiskusi kecil di pinggir jalan, membicarakan rencana aksi berikutnya atau sekadar menghitung modal yang belum juga datang.
Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Perjuangan mama-mama Papua bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberlanjutan hidup dan harkat perempuan adat di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan kota.
Mereka adalah wajah yang kerap diabaikan dalam peta pembangunan, tapi justru di tangan mereka, denyut kehidupan kota terus berputar. Mereka yang menjual pinang di bawah hujan, mereka yang menguleni sagu di tengah malam, mereka yang tetap berdiri meski diabaikan.
Yohanes Mambrasar, pendamping hukum P2MPKS sebelumnya menjelaskan bahwa konsolidasi dan pengorganisiran yang sejauh ini dilakukan bagi mama-mama pedagang Papua se Sorong raya, bukan untuk menolak pembangunan.
“Kami, mama-mama menolak dilupakan. Ketersediaan pasar khusus dan penguatan bagi mama-mama pedagang Papua adalah amanat Otsus. Itu bukan hadiah, tapi hak,” tegas Mambrasar yang juga advokad HAM pada lembaga PAHAM Papua yang berbasis di Kota Jayapura.
Menurutnya, mama-mama pedagang asli Papua di seluruh Tanah Papua kerap terabaikan dari pasar modern, tergusur dan terpaksa berjualan di atas karung di lorong pasar, trotoar, di pinggir jalan.
“Dalam pusaran ekonomi modern, mama-mama Papua juga harus berhadapan dengan persaingan tidak adil melawan pedagang migran yang memiliki akses dan modal lebih besar.”
Sore itu, langit Sorong mulai memerah. Mama-mama berjalan pulang dengan langkah pelan, sebagian ke arah Remu, sebagian ke Sayosa, sebagian lagi menumpang truk ke arah Klamono, jarak pulang yang jauh.
Di tangan mereka, mungkin tak ada surat keputusan, tapi ada sesuatu yang lebih berharga: rasa percaya diri bahwa suara mereka berarti.
Di antara sisa debu halaman kantor wali kota, masih tercium aroma minyak kelapa dan ludah sirih pinang muda. Aroma yang menjadi saksi bahwa perempuan Papua hari itu tidak hanya berdagang, tetapi berbicara dan berjuang untuk martabatnya sendiri.
“Kami tidak akan diam, kami akan terus bersuara sampai pemerintah benar-benar dengar. Karena pasar ini bukan hanya tempat jualan. Ini rumah hidup kami,” kata Levina Duwith sebelum meninggalkan tempat rapat. (Julian Haganah Howay)
