Aksi damai mahasiswa yang dikoordinir FIM-WP berlangsung di Nabire (doc: FIM-WP)
Jayapura, Papua – Langit Jayapura pagi itu, Senin 10 November 2025, tampak kelabu. Hujan gerimis seolah sedang menangis sedih, membasahi tanah Tabi di saat rakyat dan Pemerintah Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional.
Bagi rakyat Papua, 10 November 2001 adalah hari dimana Theys Hiyo Eluay, seorang pemimpin bangsa Papua dan sopirnya Aristoteles Masoka, dieksekusi oleh Kopassus, pasukan elit TNI AD karena alasan politik. Ironisya, jenazah Masoka belum ditemukan hingga kini.
Sementara di tanggal yang sama, 63 tahun lalu atau pada 1962, Universitas Cenderawasih (Uncen), institusi pendidikan tinggi negeri tertua di Tanah Papua, lahir di lorong bersejarah yang kini dikenal sebagai area kampus Program Studi Administrasi Perkantoran (APK) FISIP Uncen, Abepura.
Meski langit kelabu oleh guyuran hujan gerimis, udara dingin terasa hangat oleh suara orasi yang menggema dari aksi demonstrasi damai yang terpusat di beberapa titik di Abepura dan Waena: Gapura Uncen Abe, Gapura Uncen Perumnas III dan Expo Waena.
Di saat yang bersamaan. aksi damai mahasiswa juga menggema di Nabire dan Timika. Di tangan mereka, spanduk terbentang dengan huruf besar: “Papua Darurat Militer, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan.”
Mereka adalah bagian dari Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP), organisasi progresif mahasiswa yang sudah lama dikenal sebagai suara kritis dari kampus-kampus di Tanah Papua.
Aksi ini bukan sekadar peringatan hari Pahlawan Nasional Indonesia dan dies natalis Uncen, tetapi juga penanda kesadaran panjang tentang nasib rakyat Papua dan tanah mereka.
“Kami tahu bahwa hadirnya Uncen tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Papua,” seru Enes Dapla, salah satu koordinator lapangan di Perumnas III Waena. “Hari ini, kami menyuarakan suara rakyat, sesuai dengan hak kami dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999.”
Sekitar pukul 10 pagi, ratusan mahasiswa mulai memadati titik-titik aksi. Polisi dan Brimob berjaga di sekitar lokasi, membentuk lingkar keamanan yang ketat. Namun, semangat para mahasiswa tak surut.
Mereka meneriakkan tuntutan yang menggema seperti mantra keadilan: “Hentikan militerisasi! Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke! Usut pelanggaran HAM di Intan Jaya!”
Di sela-sela orasi, suara toa dan derap langkah, satu kalimat berkali-kali diulang, menggema seperti doa: “Berikan rakyat Papua hak menentukan nasib sendiri.”
Gelombang dari Nabire dan Timika
Sementara di Jayapura suara masih membahana, gema yang sama bergulung ke arah barat. Di Nabire, di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT), ratusan mahasiswa dan warga juga berkumpul.
Spanduk yang mereka bentangkan bertulis tema serupa: “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan.”
Yulianus Zanambani, Koordinator Lapangan Umum aksi di Nabire, berdiri di atas truk terbuka, mikrofon di tangan, wajahnya teduh namun tegas.
“Kami datang bukan untuk melawan siapa pun,” katanya lantang. “Kami datang untuk mengingatkan bahwa sejak 1961 hingga hari ini, tanah ini terus menjerit di bawah militer, tambang, dan investasi yang tidak berpihak.”
Ia menyebut satu per satu luka lama yang belum sembuh: operasi militer Indonesia di wilayah pegunungan dan beberapa tempat lain di tanah Papua, perampasan tanah adat, pengungsian yang terus bertambah, dan kematian warga sipil yang tak pernah diusut tuntas.
“Kalau MRP tidak menindaklanjuti laporan kami,” ujarnya tajam, “kami akan kembali turun ke jalan. Bahkan, kami akan menuntut pembubaran lembaga itu.”
Paulina Marey, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, turun langsung menemui massa. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia menyampaikan suara lembaga yang kerap menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.
“Kami lembaga kultur, suara orang asli Papua. Kami tidak akan tinggal diam. Semua aspirasi ini akan kami teruskan kepada gubernur dan sampai ke Jakarta.”
Paulina berbicara dengan nada lembut, tapi di baliknya tersirat kesadaran getir: Otonomi Khusus yang digadang-gadang sebagai solusi belum menampakkan hasil nyata bagi rakyat bangsa Papua.
“Tahun 2025 ini dana Otsus bahkan sudah dipangkas,” ujarnya lirih. “Kita tahu, itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh Tanah Papua.”
Di Nabire, aksi serupa sempat berlangsung di depan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim). Ratusan mahasiswa berbaris di bawah panas matahari, membawa poster-poster dengan tulisan berani: “Tutup Freeport!”, “Hentikan Militerisasi di Tanah Papua!”, dan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri!”
Aksi ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat di ruas Jalan Pepera. Mobil-mobil berhenti, sebagian sopir menurunkan kaca dan melihat pemandangan yang bagi mereka sudah tidak asing: anak-anak muda Papua, berteriak bukan karena marah, tapi karena mencintai tanahnya.
Di Timika, tempat raksasa tambang dunia PT Freeport Indonesia menancapkan kuku eksploitasi dan industrinya, aksi serupa digelar di halaman DPRD Kabupaten Mimika.
Mahasiswa dan warga berdiri di depan gedung dewan, dengan spanduk menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan penutupan Freeport. Mereka menyebut nama-nama wilayah yang kini identik dengan konflik: Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang.
“Tanah ini adalah tanah ulayat suku Amungme dan Kamoro,” teriak seorang orator. “Bukan tanah perusahaan asing. Bukan tanah untuk dijarah.”
Aksi damai ini seolah menautkan benang merah dari gunung hingga pantai: kemarahan, kehilangan, dan harapan.
Suara yang Tak Padam
Dari Jayapura hingga Timika, dari aula kampus hingga pelataran MRP, aksi-aksi mahasiswa FIM-WP pada 10 November itu bukan sekadar demonstrasi.
Ini adalah sebuah liturgi sosial, doa dalam bentuk lain, yang lahir dari keyakinan bahwa Tanah Papua bukan sekadar peta, melainkan tubuh yang hidup—dan kini sedang sakit.
Mereka tahu, suara mereka mungkin diredam, mikrofon bisa dicabut, bahkan langkah mereka bisa dibatasi pagar dan senjata. Tapi mereka juga tahu: sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bersuara, sekalipun di tengah teror dan keheningan.
Ketika sore menurun di ufuk timur, di bawah langit yang mulai menguning dan mendung, barisan mahasiswa di pelataran depan Gapura Uncen Abepura masih berdiri setelah bergantian berorasi.
Aksi mahasiswa yang dikoordinir oleh Forum Independen Mahasiswa West Ppua (FIM-WP) dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jayapura, Nabire dan Timika ini menyerukan beberapa tuntutan :
Pertama, hentikan kekerasan dan operasi militer terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik: Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan daerah lain di Tanah Papua.
Kedua, hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Kota Sorong yang mengancam kehidupan masyarakat adat Marind dan Moi.
Ketiga, tutup atau hentikan semua perusahaan ilegal yang beroperasi di seluruh Tanah Papua dan berpotensi menimbulkan konflik. Keempat, usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang telah dan sedang terjadi di Tanah Papua.
Kelima, segera tutup PT Freeport Indonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa atas tanahnya. Keenam, hentikan operasi militer berskala besar dan tarik seluruh pasukan non-organik dari Tanah Papua.
Ketujuh, pulangkan seluruh pengungsi sipil dari Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, dan Teluk Bintuni. Kedelapan, karena militer terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, maka kembalikan seluruh pasukan ke barak yang semestinya.
Kesembilan, prioritaskan pendekatan humanis dan dialog sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Sepuluh, berikan hak penentuan nasib sendiri (Right to Self-Determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua.
Aktivis mahasiswa FIM-WP dalam pernyataan tertulis juga menilai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif dalam wajah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah kolonial Indonesia, seperti di Merauke dan Sorong hanya memperparah penderitaan rakyat Papua.
Ketika militer hadir untuk mengamankan proyek investasi, kekerasan, perampasan tanah, dan pelanggaran HAM akan terus terjadi. Di sinilah nilai manusia Papua dianggap sebanding dengan sisa-sisa uang dari hasil rampokan kekayaan alamnya sendiri. (Julian Haganah Howay)
