Mama-Mama Pedagang Papua Merauke Desak Gubernur Safanpo Bangun Pasar Khusus

Merauke, Papua Selatan – Kelompok pedagang tradisional yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPPMMAP) di Merauke kembali angkat suara. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (10/4/2025), mereka mendesak Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, untuk segera merealisasikan janji pembangunan pasar khusus bagi mama-mama asli Papua.

Ketua IPPMMAP, Frederika Debat Ndiken, mengungkapkan bahwa janji tersebut bukan sekadar wacana baru. Pada 14 Mei 2024 lalu, Apolo Safanpo saat itu menjadi Penjabat Gubernur Papua Selatan pernah menyampaikan komitmen membangun pasar khusus saat menghadiri dialog bersama para pedagang di Taman Rika Mandiri, kawasan Mopah Lama, Merauke.

“Saat itu Gubernus Sapanfo bilang sudah ada pembahasan dengan Pansus Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pembangunan pasar ini. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan tindak lanjutnya,” ujar Frederika.

Pasar Khusus: Antara Aspirasi dan Realisasi

Pembangunan pasar khusus ini bukan semata soal fasilitas ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua, yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Mama-mama Papua sebagai pelaku utama sektor informal tradisional sangat terdampak ketika infrastruktur dan kebijakan tidak berpihak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas perempuan Papua bekerja di sektor informal, seperti berdagang hasil kebun atau laut di pasar tradisional. Pasar khusus ini diharapkan menjadi ruang ekonomi yang inklusif, aman, dan strategis bagi mereka.

Namun, respons seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua masih dianggap minim. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merauke sempat membangun Pasar Blorep, tetapi ditolak oleh para pedagang karena dianggap tidak sesuai kebutuhan. Sebab lokasinya jauh dari pusat aktivitas dan tidak mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan.

Dari Aspirasi ke Tuntutan

Proses perjuangan mama-mama Papua tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak 2023, mereka didampingi Teddy Wakum, perwakilan LBH Papua Pos Merauke menyampaikan aspirasi, baik melalui konferensi pers, aksi unjuk rasa, hingga dialog dengan Majelis Rakyat Papua Selatan.

Kini, IPPMMAP menegaskan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, Gubernur dan DPR Papua Selatan harus segera mengalokasikan anggaran pembangunan pasar khusus. Kedua, lokasi pasar harus ditentukan berdasarkan aspirasi pedagang, bukan keputusan sepihak.

Ketiga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus bersinergi, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebijakan yang tidak sinkron. Empat, jika tidak ada kejelasan anggaran, maka pemerintah dianggap gagal menjalankan amanah UU Otsus dalam pemenuhan hak ekonomi OAP.

Permintaan mama-mama Papua ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi tentang keadilan sosial. Tanpa pasar khusus, mereka terus berada di posisi rentan terpinggirkan dari pusat ekonomi dan tidak mendapat dukungan memadai dari negara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberpihakan kepada masyarakat adat masih lemah. Janji yang tidak ditepati hanya memperdalam rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Jika Papua Selatan ingin maju secara inklusif, pembangunan ekonomi harus dimulai dari mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pasar tradisional—yakni mama-mama Papua. (Julian Haganah Howay)